PUPR beli 10.000 ton karet dari petani untuk aspal karet, begini penjelasannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pembelian 10.000 ton karet secara langsung dari petani untuk aspal karet sebagai langkah mitigasi terhadap dampak negatif Covid-19 yang membuat produksi komoditas perkebunan tersebut sulit diserap pasar.

"Pembelian aspal karet tersebut sebagai salah satu mitigasi dampak COVID-19 yang menyebabkan produksi karet sulit diserap oleh pasar karena aktivitas ekonomi yang terhenti," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menteri Basuki mengatakan, mekanisme pembelian aspal karet tersebut akan dilakukan oleh Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR di sejumlah daerah, seperti Medan, Palembang, Padang, Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan dan daerah lain penghasil karet.

"Masing-masing Balai Jalan akan membeli langsung dari petani yang tergabung dalam kelompok petani UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olah Karet)," ujar Menteri PUPR tersebut

Penggunaan aspal karet untuk preservasi jalan sudah dilakukan Kementerian PUPR di beberapa lokasi jalan nasional, salah satunya di ruas Ciawi-Sukabumi, Jalan Nasional Bts. Karawang-Cikampek, Jalan Nasional Lintas Tengah Jawa ruas Ajibarang-Banyumas-Klampok-Banjarnegara, dan Jalan Nasional Ruas Muara Beliti-Bts Kabupaten Musi Rawas-Tebing Tinggi-Bts Kota Lahat.

Untuk itu Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk membeli 10 ribu ton karet langsung dari petani di sejumlah wilayah produsen karet sebagai bahan campuran aspal karet.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terus berupaya mempercepat pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) melalui kegiatan pemeliharaan rutin jalan dengan menggunakan bahan campuran karet yang dibeli langsung dari petani.

Pembelian komoditas karet langsung dari petani untuk aspal karet oleh Kementerian PUPR ini merupakan bagian dari refocusing kegiatan senilai Rp1,66 triliun, sebagian besar akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan fasilitas infrastruktur penanggulangan COVID-19 dan program padat karya tunai untuk membantu daya beli masyarakat pedesaan.

Baca juga: Legislator Riau Dukung Pemanfaatan Karet Sebagai Campuran Aspal

Baca juga: Konsorsium karet internasional antisipasi pergerakan harga karet

Baca juga: Petani karet Riau wujudkan mimpi ke Tanah Suci