Selatpanjang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dipastikan tidak mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2025 untuk melanjutkan pembangunan jalan di daerah.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepulauan Meranti, Rahmad Kurnia mengatakan, tahun lalu Pemkab Meranti masih menerima sekitar Rp30 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan DAK berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
"DAK untuk jalan dipangkas seluruhnya. Kita ajukan Rp60 miliar, tapi tidak satu pun diakomodir. Ini karena kebijakan rasionalisasi dari pemerintah pusat," ujar Rahmad, belum lama ini.
Akibat pemangkasan tersebut, proyek lanjutan seperti pembangunan jalan Tanjung Samak–Repan dan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu tidak bisa dilanjutkan. Meski begitu, Dinas PUPR tidak menyerah dan akan tetap mengusulkan pembangunan jalan tersebut pada tahun mendatang.
"Kami akan terus mengusulkan kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Rangsang, sebagai pulau terdepan di wilayah NKRI. Semoga tahun depan bisa diakomodir," sebut pria yang akrab disapa Aang itu.
Meski tidak mendapat DAK untuk jalan, Pemkab Meranti masih menerima DAK Penugasan sebesar Rp10 miliar tahun ini. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 15 titik yang tersebar di wilayah Meranti.
"Pembangunan Pamsimas tahun ini meliputi 15 titik dengan total anggaran Rp10 miliar," ungkap Aang yang juga menjabat sebagai Plt Kabid Bina Marga Dinas PUPR Meranti.
Adapun lokasi pembangunan Pamsimas tersebut mencakup Desa Selat Akar, Desa Melai, Desa Tanjung Kulim, Kelurahan Selatpanjang Kota, Desa Lukun, Desa Tanjung Darul Takzim, Desa Sungai Cina, Desa Dwi Tunggal, Batang Meranti, Nipah Sendanu, Mengkirau, Tanjung Gadai, Lukit, Desa Mayang Sari, dan Alah Air Timur.
