Perkuat Kualitas Kebijakan Daerah, Policy Talks Soroti Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah

Pekanbaru (ANTARA) - Upaya memperkuat kualitas kebijakan publik terus didorong melalui kegiatan Policy Talks bertema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analisis Kebijakan di Wilayah” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat secara daring, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya analis kebijakan, guna menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berbasis data.

Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) beserta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau turut mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting dan live streaming YouTube. Partisipasi ini menjadi bentuk koordinasi antarwilayah dalam memperkuat penerapan siklus analisis kebijakan yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Sumatera Barat, Funna Maulia Massaile, S.T., M.Si. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa analis kebijakan memiliki posisi penting dalam memastikan setiap kebijakan dan regulasi disusun berdasarkan kajian yang saintifik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Narasumber pertama, Yogi Suwarno, M.A., Ph.D. dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, memaparkan pentingnya penguatan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dalam menavigasi seluruh siklus kebijakan, mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi dampak kebijakan. Menurutnya, kemampuan analis kebijakan menjadi faktor utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

Sementara itu, akademisi dari Universitas Andalas, Zahran Mabrukah Tomimi, S.A.P., M.A.P., menyoroti pentingnya sinergi antara praktisi hukum di wilayah dan kalangan akademisi dalam membangun evidence-based policy. Ia menjelaskan bahwa tantangan kebijakan di tingkat daerah memerlukan pendekatan yang kontekstual dan berbasis data agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Diskusi yang dipandu oleh Vico Novindo, S.H., M.H. berlangsung interaktif dengan pembahasan mengenai penyusunan policy brief, digitalisasi pengumpulan data kebijakan, hingga strategi advokasi hasil kajian agar dapat diimplementasikan secara nyata. Peserta juga membahas berbagai hambatan birokrasi dalam penerapan analisis kebijakan di daerah serta pentingnya penguatan kapasitas intelektual aparatur.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas analis kebijakan di wilayah. Meskipun mengikuti dari tempat berbeda melalui keterlibatan aktif jajaran Tim Kerja BSK, dukungan tersebut menjadi wujud komitmen dalam mendorong lahirnya kebijakan hukum yang lebih berkualitas, solutif, dan berdampak nyata bagi masyarakat di Bumi Lancang Kuning.

Pewarta : Darto
Editor: Vienty Kumala
COPYRIGHT © ANTARA 2026