Pekanbaru (ANTARA) - Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara yang dikembangkan Kepolisian Daerah Riau, kini menjadi rujukan untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional.
Hal itu ditandai dengan peluncuran aplikasi tersebut oleh Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di Kota Pekanbaru, Senin. Turut hadir menyaksikan Kepala BNPB Doni Monardo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong dan Gubernur Riau Syamsuar, serta 11 Kapolda di lokasi rawan karhutla.
Kapolri dan Panglima TNI sempat berdialog langsung dengan anggota di Kabupaten Siak dan Bengkalis menggunakan aplikasi dashboard Lancang Kuning Nusantara. Aplikasi tersebut kini sudah diunduh sebanyak 100 ribu lebih pengguna di 11 jajaran Polda se-Indonesia.
Kapolri Jenderal Idham Azis memuji aplikasi tersebut sebagai terobosan baru. Ia berharap aplikasi tersebut terus disempurnakan dengan pelibatan semua unsur hingga akademisi dan masyarakat.
"Kalau ada kebakaranhutan mari kita bersama atasi," kata Kapolri Jenderal Idham Azis.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam pengarahannya mengatakan bahwa aplikasi tersebut cukup komplit karena memberikan info terkait titik panas (hotspot), pendukung arah angin, dan awan yang bisa disemai untuk operasi hujan buatan.
"Aplikasi ini sebagai deteksi dini menggunakan penginderaan jarak jauh dan bisa diketahui kondisi secara real time (terkini), yang dulu kita menggunakan aplikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kerap terlambat," kata Panglima TNI.
Ia menyatakan Dashboard Lancang Kuning Nusantara bisa berjalan optimal apabila tiga hal utama dilaksanakan dengan benar. Pertama, pendeteksian dengan satelit secara cepat.
Kedua, identifikasi berupa titik panas (hotspot) harus diikuti dengan proses identifikasi menggunakan personel di lapangan dari anggota TNI dan Polri.
"Karena yang terbakar di Indonesia ada gambut, batubara atau hutan yang terbakar. Perlu sinergi di lapangan," katanya.
Ketiga, setelah identifikasi adalah tahap eksekusi dengan satu kesatuan komando. Eksekusi memerlukan sumberdaya bisa alutsista berupa pesawat, helikopter hingga peralatan pemadaman di darat seperti pompa air dan selang.
"Satu yang kita perlukan adalah prosedur hubungan kerja karena yang kerja disini seluruh komponen harus punya visi yang sama, agar apa yang terdeteksi bisa dieksekusi dengan baik," kata Panglima TNI.
Menurut dia, tentu masih banyak kendala dan masalah di lapangan terkait hubungan pusat komandan dengan keterbatasan sarana informasi yang mengganggu jalur komunikasi. Karena itu, Panglima TNI meminta ada jalur komunikasi cadangan agar di informasi dan perintah di posko komando bisa diterima aparat di lapangan secepatnya.
"Mari terus evaluasi dan jadi bahan perbaikan agar aplikasi ini benar-benar ada manfaatnya. Mekanisme harus ada satu standar operasi prosedur dengan sinergi Polri TNI dan komponen masyarakat karena kemampuan masing-masing berbeda-beda," katanya.
Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi aplikasi tersebut karena memperlengkap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Pemprov Riau dalam upaya kesiapsiagaankarhutla sudah menetapkan status siaga darurat selama 240 hari sejak 11 Februari hingga 31 Oktober 2020.
"Saya ucapkan selamat aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara, semoga aplikasi ini bisa berikan kemudahankita semua untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla Riau," demikian Syamsuar.
Baca juga: Sebanyak 28 kali Karhutla terjadi di Pekanbaru hingga Maret
Baca juga: Puluhan hektare karhutla di Siak, terluas di lahan PT BMI
Baca juga: Karhutla landa sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis
Dashboard Lancang Kuning Nusantara jadi rujukan penanganan karhutla, begini kata Kapolri dan Panglima TNI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis (tengah) menjelaskan tentang manfaat aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara, di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (9/3/2020). (ANTARA/FB Anggoro)
