PKS Bengkalis Menyatakan Bersih Dari NII

Dumai, 31/5 (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bengkalis, Riau, menyatakan pihaknya bersih dari anasir Negara Islam Indonesia (NII).

"Kalau partai kita terjangkit NII, tidak akan ada upaya kita untuk mengusut tuntas masalah proyek pembangunan pondok pesantren Al Zaytun yang sangat kental dengan NII," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis sekaligus juru bicara PKS setempat, Azmi R Fatwa di Dumai, Selasa.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Bengkalis termasuk Azmi R Fatwa menyatakan ada ketidaksesuaian pada anggaran ratusan miliar yang dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren Al Zaytun di Pulau Rupat, Bengkalis.

Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari fisik bangunan pondok pesantren yang ditaksir tidak sesuai bestek dan nilainya diperkirakan di bawah anggaran yang direalisasikan sebesar Rp103 miliar.

Anggaran senilai Rp103 milar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2000-2004 tersebut, sebelumnya dicairkan dengan beberapa tahapan dan disahkan oleh Panitia Anggaran DPRD.

"Kasus ini sekarang sedang kita selidiki," kata Azmi. Pihaknya juga sedang mengupayakan penggunaan hak angket untuk mengusut persoalan itu.

Menurut Azmi, hak angket belum bisa dilakukan karena hingga saat ini baru mendapat persetujuan dari enam anggota dewan yang seluruhnya berasal dari FPKS, yakni ia sendiri, Hustaini, Abdul Halim Hasibuan, Jamal Abdullah, Mila Roza, dan dr Hidel.

"Sesuai dengan undang-undang dan tata tertib, jumlah tersebut belum memenuhi persyaratan pembentukan tim hak angket. Karena dalam Tatib disebutkan bahwa untuk membentuk tim hak angket, jumlah anggota paling sedikit tujuh orang dan minimal dua partai atau fraksi," jelas Azmi.

Dengan demikian, kata dia, pihaknya masih kekurangan satu orang anggota dewan lagi dari partai yang berbeda untuk memenuhi persyaratan tersebut.

"Sampai saat ini kita belum mendapatkan tanda tangan dari anggora DPRD Bengkalis lain partai, dan kita masih terus mencari dukungan, terutama ke Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menyatakan kesiapannya mendukung hak angket," demikian Azmi.