Pekanbaru (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Riau Zukri Misran menyampaikan bantahan terkait adanya kabar yang mengatakan dirinya diusir saat mendatangi lokasi eksekusi lahan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) di Kabupaten Pelalawan.
"Itu tidak benar. Saya tidak diusir, malah saya di sana ngobrol cukup lama. Keberadaan saya di sana karena mendapat laporan dari masyarakat," ucap Zukri Misran di Pekanbaru, Rabu.
Bahkan dirinya dituduh menghasut masyarakat saat pelaksanaan eksekusi. Padahal keberadaannya di sana berdasarkan laporan dari masyarakat.
"Kehadiran saya di sana ingin tahu data di lapangan. Memastikan masyarakat di sana. Saya ini dalam bertugas kan dilindungi UU. Tapi malah ada kabar beredar Zukri diusir, ya itu terserah. Yang penting saya bekerja untuk masyarakat saya," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Dia menceritakan, peristiwa tersebut terjadi pada Ahad (20/1). Saat itu dia datang untuk memastikan kondisi masyarakat di sana. Sekaligus juga ingin bertemu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) sebagai pihak eksekutor.
Saat berada di lokasi tersebut, sudah ada ratusan masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap eksekusi. Bahkan posisinya saat itu, cukup jauh dari alat berat yang tengah menumbangkan batang sawit. Jaraknya ratusan meter.
"Saya berkumpul dengan masyarakat, saya berdialog dan berupaya menenangkan masyarakat. Saya sampaikan, kami akan perjuangkan mereka. Bagi saya tidak ada kepentingan yang lebih penting dari kepentingan masyarakat," ujarnya.
Dia membenarkan adanya masyarakat yang mengikutinya saat di lokasi, Zukri menyebut hal itu sebagai hal yang wajar. Mungkin masyarakat merasa ada wakil rakyat yang turun untuk membela kepentingan mereka. Namun dia membantah bahwa masyarakat tersebut sengaja dibawa maupun dimobilisasi.
Baca juga: Legislator dinilai bisa berperan terkait eksekusi sawit di Gondai
Baca juga: Potensi kerugian eksekusi perkebunan sawit Gondai Rp12,4 triliun
Baca juga: Manajemen PT DSI Mangkir hearing, DPRD Siak: cabut izinnya
Berita Lainnya
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB
DPRD Riau gesa penyusunan RAPBD 2025
31 October 2024 18:56 WIB
GALERI FOTO - DPRD Riau menerima kunker Korem 031/Wirabima
30 October 2024 14:29 WIB
Komisi IV DPRD Riau fokus pemerataan pembangunan
30 October 2024 14:03 WIB