Pekanbaru (ANTARA) - Pihak DPRD Riau berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kepatutan pejabat yang baru saja dilantik. Hal tersebut dilakukan untuk menelusuri polemik yang mewarnai perombakan eselon III dan IV di lingkup Pemprov setempat.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho di Pekanbaru, Kamis, mengatakan usulan pembentukan pansus tersebut sudah disuarakan oleh beberapa fraksi di DPRD Riau.
"Setelah pelantikan ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Mengapa pejabat yang memiliki kompetensi tapi justru non job, banyaknya pejabat dari daerah. Ditambah ada isu yang dilantik merupakan sanak saudara pimpinan yang menjabat," ucap legislator dapil Pekanbaru itu.
Dia mengatakan, rencana pembentukan pansus memang baru sebatas usulan. Nantinya, melalui paripurna, dewan akan meminta usulan dari fraksi dimasukan secara resmi. Sehingga para wakil rakyat bisa membuat agenda secara khusus.
Dilanjutkan Agung, sejauh ini, permintaan pembentukan pansus sudah disampaikan secara lisan kepada pimpinan.
"Kenapa ini penting, karena kan menyangkut kinerja pemerintah dalam menjalankan APBD. Sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat, apakah pejabat yang baru saja dilantik memiliki kompetensi," ucapnya.
Saat ditanya, kapan pihak DPRD Riau akan melaksanakan rapat, dirinya menjawab akan dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan jika memungkinan akan dilaksanakan pada pekan depan.
"Kemungkinan pekan depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan,” tambahnya.
Baca juga: Usai dilantik, DPRD Riau sebut tak ingin dengar OPD bekerja lamban
Baca juga: Wagub Riau ungkap jabatan "air mata" saat lantik 600 pejabat, begini penjelasannya
Perombakan eselon diwarnai polemik, DPRD usulkan bentuk pansus usut kepatutan pejabat
Anggota Komisi V DPRD Riau Agung Nugroho. (ANTARA/Diana Syafni)
Ditambah ada isu yang dilantik merupakan sanak saudara pimpinan yang menjabat," ucap legislator dapil Pekanbaru itu.
