Ankara (ANTARA) - Gerakan Palestina Hamas mengaitkan pelucutan senjatanya dengan penerapan solusi dua negara untuk menyelesaikan masalah di Palestina, menurut laporan surat kabar pro-pemerintah Turki Hurriyet pada Rabu, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Sebelumnya pada Selasa (14/10), Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa jika Hamas tidak memenuhi janjinya untuk melucuti senjata, "kami (AS) akan melucuti senjata mereka."
Baca juga: Utusan Abbas: Palestina Perlu Dukungan Nyata, Bukan Pasukan Asing
"Putaran kedua negosiasi telah dimulai di Prancis. Hamas menyatakan siap menyerahkan kendali Jalur Gaza kepada pemerintahan teknokratis, tetapi mereka juga mengaitkan penyerahan senjatanya dengan perlu dicapainya solusi dua negara," kata sumber berita itu seperti dikutip oleh surat kabar tersebut.
Pada Senin (13/10), Presiden Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani dokumen komprehensif tentang gencatan senjata konflik Gaza.
Masih pada hari yang sama, gerakan Palestina Hamas juga telah membebaskan 20 sandera yang masih hidup yang ditawan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, sebagai bagian dari perjanjian dengan Israel.
Kantor Media Tahanan Palestina mengonfirmasi bahwa Israel sudah membebaskan pula sebanyak 1.718 tahanan Palestina yang ditahan di Gaza dan 250 narapidana lainnya yang menjalani hukuman penjara jangka panjang.
Rencana perdamaian Gaza yang terdiri dari 20 poin dari Trump diumumkan pada 29 September.
Baca juga: Ratusan Tahanan Palestina Pulang ke Gaza Setelah Dibebaskan Israel
Rencana tersebut menyerukan gencatan senjata segera, dengan syarat pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.
Dokumen tersebut juga mengusulkan agar Hamas atau faksi bersenjata Palestina lainnya tidak memiliki peran di dalam pemerintahan Jalur Gaza dan bahwa kendali atas daerah kantong itu harus dialihkan kepada komite teknokratis yang diawasi oleh badan internasional yang dipimpin Trump.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA
