Apkasindo minta pemerintah evaluasi kinerja BPDPKS

id Apkasindo, Sawit,berita riau antara,berita riau terbaru

Apkasindo minta pemerintah evaluasi kinerja BPDPKS

Ketua DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung (Antaranews/HO-Apkasindo)

Pekanbaru (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Ketua DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung di Pekanbaru, Rabu, mengatakan kinerja lembaga penghimpun dana dari aktivitas perkebunan sawit Indonesia yang merupakan unit non eselon dibawah kementerian keuangan itu jauh dari kepentingan petani sawit.

"Petani kelapa sawit punya andil di BPDPKS lantaran sekitar 5,8 juta hektarr dari total 14,3 juta hektare kebun kelapa sawit di Indonesia adalah milik petani. Itulah makanya petani punya hak atas dana yang dihimpun oleh BPDPKS," katanya.

Akan tetapi, dia mengatakan sejauh ini petani kelapa sawit justru terkesan dipinggirkan oleh BPDPKS. BPDPKS, katanya, malah menyelenggarakan kegiatan yang nyaris tidak ada kaitannya langsung dengan kelapa sawit.

"Misalnya dengan BPDPKS berbondong-bondong dan antri kunjungan ke luar negeri. Kita enggak tahu apa tujuan mereka sering ke luar negeri. Dibilang untuk lobi-lobi CPO (crude palm oil), masalah CPO tetap saja muncul dan bahkan semakin menjadi-jadi. Lalu ada pula rally yang melibatkan banyak orang dengan alasan promosi, apa yang dipromosikan lewat rally itu," tegas pria yang identik dengan stelan safari itu.

Selain itu, Gulat juga menyinggung program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang merupakan salah satu tugas pokok BPDPKS. Dia menilai, PSR masih jauh dari target. Persyaratan yang rumit, katanya, hanya membuat petani yang sebelumnya dijanjikan mendapat bantuan peremajaan putus asa.

"Setelah petani mau ikut program, yang ada justru masalah baru yang muncul. Sederet aturan main yang terkesan menyulitkan petani bermunculan. Alhasil, program ini nyaris gagal," ujarnya.

Berdasarkan paparan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dedi Junaidi pada Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum di Medan Sumatera Utara, 25 Juli 2019, target total luas lahan PSR pada 2018-2019 mencapai 385 ribu hektare. Namun sampai Juli 2019, yang terealisasi masih hanya sekitar 26.551 hektare.

Disamping minimnya realisasi PSR, Gulat juga menyoroti program sarana dan prasarana (Sarpras) yang menjadi faktor penentu kualitas dan kuantitas sawit petani. Dia mengatakan 61 tahun 2015 dijelaskan tugas pokok BPDPKS adalah PSR, Sarpras, pengembangan SDM, riset, promosi dan advokasi serta pengembangan biodiesel.

"Asal tahu saja, target PSR itu ada di angka 2,4 juta hektare, tapi yang butuh Sarpras justru jauh lebih luas lagi, mencapai 3,4 juta hektare. Sarpras ini teramat penting lantaran ini adalah faktor penentu soal kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit," lanjutnya.

Dua tahun belakangan, BPDPKS gencar mensosialisasikan sarpras yang disebut mencapai Rp200 miliar. Namun, program itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Tapi sampai hari ini program itu enggak jalan, alias nol persen. Terus terang, petani tidak akan mempertanyakan itu kalau BPDPKS tidak menjanjikannya," sebut pria berkacamata itu.

BPDPKS merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan kementerian keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Kanwil DJP Riau dan DPMPTSP cocokan data pemilik kebun sawit

Baca juga: PTPN V gandeng APKASINDO akselerasi peremajaan sawit rakyat

Baca juga: Petisi tertibkan perusahaan sawit ilegal diserahkan ke Gubernur Riau


Pewarta :
Editor: Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar