Alami Defisit APBD 2018, Pemerintah Provinsi Riau Urungkan Pelelangan Proyek Senilai Rp352 Miliar

Pekanbaru,(Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau merasionalisasi kegiatan, di antaranya dengan mengurungkan pelelangan proyek senilai Rp352 miliar akibat terjadi defisit Rp1 triliun pada APBD 2018.

"Sudah ada (rasionalisasi), yang sifatnya proyek berkisar Rp352 miliar tidak (jadi) dilelang. Untuk perjalanan dinas juga nanti tinggal dikurangi oleh masing-masing organisasi perangkat daerah," kata Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim di Pekanbaru, Rabu.

Mengenai perjalanan dinas, kata dia, kepala badan dan dinas diinstruksikan kalau tidak ada uang, jangan melakukan perjalanan dinas. Penjelasan secara umum tentang defisitnya anggaran dan cara menyisir anggaran tersebut juga sudah diberikan.

Sekretaris Daerah Pemprov Riau, Ahmad Hijazi mengungkapkan defisit APBD terjadi karena tunda salur sekitar Rp360 miliar dana perimbangan dari pemerintah pusat yang mestinya diterima tahun ini.

Kemudian ada juga "windfall" harga minyak dunia yang naik dari 45 dolar menjadi 70 dolar per barel yang tidak bisa diterima tahun ini karena tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2018.

Kemudian ada juga tak tercapainya target pendapatan asli daerah sekitar Rp200an miliar. Seingga jika diperkirakan semua faktor tersebut. APBD Riau 2018 ditetapkan senilai Rp10,019 triliun akan mengalami defisit Rp1 Triliun lebih.

Gubernur Riau Atayadjuliandi Rachman juga sudah menyatakan evaluasi anggaran perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tidak tercapainya pendapatan. Meski begitu kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dilelang bakal tetap dilanjutkan.

"Perlu evaluasi pelaksanaan APBD 2018. Tahun ini kita mengalami pencapaian pendapatan tak sesuai rencana, sementara belanja sudah kita tentukan. Tentu ada yang harus dipilih-pilih, pembangunan tetap berjalan, yang sudah tender jalan terus," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman.

Pada tahun ini terlihat beberapa proyek strategis di Riau seperti pembangunan dua jembatan layang di Pekanbaru. Kemudian pembangunan Gedung Polda dan Kejaksaan Tinggi Riau.