Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pihak DPRD Provinsi Riau meminta Pemprov setempat membangun pelabuhan perikanan pantai jika ingin mengembangkan sektor perikanan dan kelautan
"Pemprov harus bangun pelabuhan, sehingga setiap kapal yang keluar masuk, nantinya satu pintu. Dengan dibangunnya pelabuhan, nelayan juga punya tempat mendaratkan ikan dan menjual ikannya," kata Anggota Komisi III DPRD asal Rokan Hilir Firdaus di Pekanbaru, Senin.
Dia mengatakan, dengan kondisi kawasan pesisir yang sangat luas di Provinsi Riau seharusnya menjadi sumber pemasukan bagi kas daerah. Namun selama ini, potensi pesisir yang digarap belum optimal. Potensi PAD bersumber dari pungutan restribusi kapal tangkap ikan berukuran besar.
"Kapal yang keluar masuk perairan akan dikutip restribusinya. Ini tentu akan menjadi PAD kita," sebutnya.
Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau membidangi sektor perikanan dan kelautan meminta Pemprov menggandeng pihak swasta untuk membangun pelabuhan pelelangan ikan di beberapa Wilayah pesisir.
"Kami perlu melibatkan swasta untuk pembangunan pusat pelelangan ikan (PPI), karena kebutuhan akan pelabuhan penting mengingat Riau punya kawasan pesisir yang cukup luas," katanya.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan dapat memudahkan nelayan melakukan transaksi jual beli, juga dalan hal memantau izin kapal tangkap yang beroperasional di laut.
"Sering kali ini menjadi kendala bagi kami, karena tidak punya PPI kita kesulitan mendata produksi perikanan kita, tangkapan berapa? Jumlah ikan tidak tahu. Semua serba liar," kata Karmila.
Sebagai informasi, Provinsi Riau memiliki garis pantai sepanjang 2.078 kilometer, terbentang dari Kabupaten Rokan Hilir hingga ke Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara produksi ikan Riau sangat rendah hanya 102 ribu ton pertahun. ***1***
