Retmon Bensal Putra
Pekanbaru, (Antarariau.com)- Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sampai saat ini belum akan menambah jumlah panti asuhan maupun panti jompo.
"Yang mendaftar ada sekitar lima panti asuhan, namun belum kita setujui," ucap Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Nindya Devi, Senin.
Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini terdapat 26 panti asuhan dan satu panti jompo yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru. Jumlah tersebut dikatakannya belum mengalami pemambahan dari tahun 2017. Hal ini lantaran pihak Pemerintah Kota sendiri masih belum memberikan izin untuk sejumlah pihak yang ingin membuka tempat penampungan anak maupun lansia tersebut.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa untuk pemberian izin, para pemohon haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Salah satunya lokasi ataupun haruslah sudah berjalan selama dua tahun berturut-turut. Hal ini yang kemudian menjadi faktor utama gagalnya suatu pihak dalam mendapatkan izin dari Pemko untuk membuat panti tersebut.
"Ini adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh para pemohon tersebut", imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa dalam pembuatan suatu panti tersebut haruslah juga memiliki badan hukum, lokasi, serta fasilitas yang memadai. Misalnya untuk lokasi inap, dalam hal ini tempat para anak-anak tersebut tinggal hingga masalah kesehatan dan pendidikan. Beberapa poin tersebut juga menjadi pertimbangan mendasar dari pihak Pemko untuk memberikan izin pendirian suatu panti asuhan.
Nindya Devi menjelaskan bahwa pihak Pemko sengaja memberikan persyaratan serta penilaian yang cukup ketat dalam pengadaan panti tersebut. Terkhusus panti asuhan, ia mengaku bahwa persyaratan tersebut mutlak hukumnya. Hal ini guna mencegah adanya eksploitasi terhadap anak-anak tadi.
"Nanti begitu masuk panti asuhan, anak-anak itu malah jadi korban eksploitasi pihak pengelola," tegasnya.
Namun untuk beberapa panti asuhan yang memang telah memiliki izin, dikatakannya bahwa pihak Dinsos juga tak jarang melakukan inspeksi mendadak guna memeriksa kondisi para penghuni panti. Setidaknya sidak tersebut dilakukan sekali dalam satu bulan. Selain itu untuk waktu kunjungan sengaja dirahasiakan guna mendapatkan kondisi asli dari para penghuni panti tersebut.
Ia mengaku bahwa kejadian naas yang menimpa anak-anak di panti Asuhan Tunas Bangsa beberapa waktu silam sebagai cambuk agar kedepannya tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut. Selain memang sudah menjadi isu nasional, namun juga pihak Dinsos memang bertekad menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota layak anak.
"Cukup sekali itu kita kecolongan. Jangan sampai ada lagi," tegasnya.*
Dinsos Pekanbaru Belum Tambah Panti Asuhan dan Jompo Meski Ada yang Daftar
