Rokan Hulu, Riau, (ANTARA) - Desa Pasir Luhur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau menjalani penilaian sebagai salah satu Percontohan Desa Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Riau, M Firdaus menjelaskan melalui kegiatan penilaian anti korupsi ini, pihaknya ingin memastikan bahwa kemajuan desa di Riau juga harus diiringi dengan komitmen moral dan etika pemerintahan yang bebas dari korupsi.
"Desa Pasir Luhur hari ini menjadi contoh nyata, bahwa pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel adalah kunci keberhasilan pembangunan desa. Ini tidak hanya membangun jalan dan sarana ekonomi saja, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik," katanya di Rokan Hulu, Selasa.
Firdaus berharap Pasir Luhur bisa menjadi role model bagi desa-desa lain di Riau, agar nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab menjadi budaya bersama. Gerakan desa anti korupsi ini, lanjutnya merupakan gerak cepat dan strategis untuk memperkuat integritas desa.
Untuk itu, ia mengajak pemerintah desa agar terus bekerja bersama dengan semangat gotong royong, menjadikan setiap rupiah yang masuk ke desa sebagai amanah untuk kesejahteraan rakyat. "Dengan desa yang kuat, berintegritas, dan maju, maka Provinsi Riau akan semakin bermarwah dan sejahtera, " imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Rokan Hulu, Anton menyebut bahwa pelaksanaan penilaian Percontohan Desa Antikorupsi tahun 2025 merupakan momentum yang sangat penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktek korupsi.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa Pasir Luhur, perangkat desa, BPD, toko agama, toko adat, pemuda, serta seluruh masyarakat yang telah bekerja keras dan berkomitmen dalam mewujudkan desa yang berintegritas, " jelas Anton.
Anton berharap, gerakan desa anti korupsi dapat menyebar ke seluruh desa se Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang bermartabat.
Diketahui, pada Percontohan Desa Antikorupsi ini, tim penilaian dari Pemprov Riau telah melakukan observasi dari 10 kabupaten. Pemprov berharap tahun ini dapat mewujudkan program 1 kabupaten 1 desa percontohan antikorupsi
