Ratusan Hektare Kebun Pemerintah Kuansing Dipertanyakan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah

id ratusan hektare kebun pemerintah kuansing dipertanyakan kontribusinya terhadap pendapatan daerah

Ratusan Hektare Kebun Pemerintah Kuansing Dipertanyakan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah

Kuantan Singingi, (Antarariau.com) - Warga Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau meminta kejelasan terkait ratusan hektare kebun sawit milik pemerintah kabupaten setempat apakah keberadaannya sudah memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah.

"Selain perlu diukur ulang, juga ditinjau apakah ada pemasukan untuk PAD yang hasilnya bisa digunakan untuk pembangunan daerah," kata warga Kuansing Nariman (53) di Teluk Kuantan, Rabu.

Ia mengatakan, kebun sawit yang mencapai ratusan hektare milik Pemerintah Kabupaten Kuansing tersebut perlu ditata ulang, diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penjarahan yang justru bisa merugikan daerah, sementara bila dikelola dengan baik justru dapat berdampak pada terciptanya peluang kerja.

Pemerintah membangun kebun itu tahun 2002/2003 dengan dana dana APBD setempat, namun hingga saat ini terlihat belum terkelola dengan optimal.

Pasalnya, kebun yang berada di Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, kondisinya tak terurus, luasnya tidak jelas serta rawan dengan aksi pencurian.

Plt Kepala Dinas Pertanian Kuansing Maisir mengatakan, apa yang menjadi harapan masyarakat tentu diupayakan secara maksimal, namun diakui untuk saat ini masih dalam proses untuk dikelola pihak lain.

"Kebun itu dibangun sebagai penyangga daerah perbatasan, antara Kabupaten Kuantan Singingi dengan Dharmasraya, Sumatera Barat," terangnya.

Rencananya kebun tersebut dibangun di atas lahan seluas 500 hektare, namun yang sudah ditanam sawit hanya sekitar 150 hektare.

Namun dalam perkembangannya, sejak awal dibangun hingga tahun 2013/2014, operasional kebun itu selalu disubsidi dengan menggunakan dana dari APBD Kuansing, sejak empat tahun belakangan, biaya operasional itu sudah tidak ada lagi.

"Saat ini sudah tidak ada lagi biaya operasional dari APBD," terangnya.

Ini dikarenakan dari panen yang didapat kurang berimbang dan tidak efisien, selama ini setelah panen hasilnya disetorkan langsung ke kas daerah.