Pekanbaru (Antarariau.com) - Pihak DPRD Riau mempertanyakan lambannya evaluasi Rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang masih terbentur Kajian Lingkungan Hidup Strategis kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
"Kenapa di Riau persoalan KLHS menjadi kendala, sedangkan di Provinsi lain, seperti di Sumatera Utara sekali jalan saja. Kita harus pula menunggu selesai KLHS, baru diperdakan?," ujar Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo di Pekanbaru, Senin.
Politisi PAN Riau tersebut, mengatakan pihaknya akan memanggil Pemprov Riau menanyakan sejauhmana pembahasan KLHS dengan pihak KemenLHK. Sebab, menurut Sunaryo evaluasi tersebut sudah berjalan cukup lama setelah diparipurnakan oleh DPRD Riau, pada 2017 lalu.
"Kita panggil Pemprov menanyakan sejauh mana koordinasi dengan KemenLHK terkait KLHS ini. Sebenarnya, ini tidak bagian kita lagi, karena kerja di pansus sudah kita selesaikan," sebut Sunaryo.
Ia mengharapkan, setelah rampung dievaluasi oleh Pusat, Perda RTRW dapat segera diimplementasikan sebagai payung hukum tata ruang wilayah setempat. "Jadi Januari-Februari, seharusnya sudah oke," paparnya pula.
Sementara Anggota DPRD Riau Suhardiman Amby beberapa waktu lalu, menilai lambannya kelanjutan RTRW Riau ini sudah menyalahi aturan.
Sesuai aturan yang berlaku, setelah disahkan dalam paripurna paling lama tujuh hari di Pemprov Riau dan kemudian 15 hari di Mendagri untuk selanjutnya perda tersebut dapat segera direalisasikan.
"Jika sesuai aturan, seharusnya RTRW Riau ini sudah berlaku. Dimana kalau APBD tidak diverifikasi oleh Mendagri, maka sudah sah dia, kalau mau diberlakukan seperti itu semestinya sudah sah RTRW Riau ini,"ujar Eks Anggota Pansus RTRW Riau.
Dia berharap tidak ada persoalan dalam perda RTRW Riau dan segera direalisasikan, agar geliat perekonomian dan iklim investasi dapat tumbuh di Provinsi setempat.
Berita Lainnya
Puluhan legislator AS desak Joe Biden halangi serangan Israel ke Rafah
03 May 2024 13:05 WIB
Legislator ingatkan tempat penampungan hewan tak cemari lingkungan sekitar
30 April 2024 15:52 WIB
Legislator minta perusahaan segera rapikan kabel fiber optik
13 March 2024 14:04 WIB
Legislator minta DKI untuk sediakan alat pemadam api ringan di setiap RT
20 February 2024 13:55 WIB
Legislator desak DKI evaluasi kembali kriteria lowongan kerja dalam rekrutmen
26 January 2024 17:02 WIB
Sekolah negeri lebihi kapasitas dan masih ada zoom meeting, legislator Riau bersurat ke menteri
15 January 2024 19:19 WIB
Menteri-legislator-kepala daerah jika maju pilpres tak wajib mundur
24 November 2023 16:38 WIB
Legislator sarankan Pemprov DKI sematkan teknologi ATM pada e-KTP
13 October 2023 12:00 WIB