Pekanbaru (Antarariau.com) - Badan Pusat Statistik Riau merilis pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan II-2017 mengalami perlambatan sebesar 2,41 persen, dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya mencapai 2,75 persen.
"Perlambatan tersebut dikarenakan pertambangan dan penggalian," kata Kepala BPS Riau S Aden Gultom di Pekanbaru, Senin.
Sebut dia menurunnya pertambangan ini dikarenakan produksi yang berkurang dan diperparah harga tambang dunia yang turun.
Aden demikian sapaan awak media menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Riau pada triwulan II-2017 sebenarnya didukung oleh hampir semua lapangan usaha, seperti pertanian, kehutanan, perikanan dan lain-lain.
Namun sektor pertambangan dan penggalian, jasa keuangan, asuransi pengadaan listrik dan gas, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial justru mengalami kontraksi sebesar -6,77 persen. Sehingga menderek ke bawah pertumbuhan secara keseluruhan.
"Namun pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II terhadap triwulan I tahun yang sama tetap lebih baik karena tumbuh 1,35 persen," tegasnya.
Menurut dia struktur PDRB Riau menurut lapangan usaha atas dasar berlaku pada triwulan II-2017 masih didominasi lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 25,61 persen diikuti industri pengolahan sebesar 24,89 persen, perikanan sebesar 23,91 persen.
"Sumber pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II-2017 (y-on-) di sumbang industri pengolahan yang memiliki sumber pertumbuhan tetinggi 1,42 persen diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan 1,21 persen. Perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil -sepeda motor 0,64 persen, dan konstruksi 0,49. Sementara pertambangan dan galian kontraksi -1,57 persen," bebernya.
Ia menambahkan jika diukur berdasarkan Produk Domestik Regional atas dasar harga berlaku besarannya pada triwulan II-2017 mencapai Rp171,50 triliun.
"Tetapi jika dilihat dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi Riau dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,26 persen, sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi diraih komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 6,20 persen," tambahnya.
