Pekanbaru (Antarariau.com) - Hampir semua Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Riau bermasalah dan sekarang sedang menjadi sorotan oleh tim audit investigasi Badan Pemeriksaan Keuangan.
Kepala Biro Administrasi dan Ekonomi Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syafrial di Pekanbaru, Kamis, mengaku bahwa tujuh badan usaha belum bisa dikatakan sehat karena masing-masing BUMD terdapat kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan roda perekonomian perseroan.
"Saya belum bisa beri keterangan, tetapi yang pasti bukan hanya satu perseroan. Melainkan hampir semua BUMD di Riau bermasalah, terutama jadi fokus BPK," ucapnya.
Menurut dia, saat ini tim audit ivestigasi BPK Perwakilan Riau sedang menyorot salah satu BUMD bergerak dibidang usaha transportasi udara bernama PT Riau Airlines (RAL).
Tercatat hingga tahun 2013, penanaman modal Pemprov Riau sebagai mayoritas sebesar 69 persen dari 20 pemengang saham yang berasal dari pemerintah daerah di Sumatera terhadap maskapai RAL sekitar Rp148 miliar lebih.
RAL sudah tidak beroperasi sejak 2011, lalu izin usahanya telah dicabut Kementerian Perhubungan awal 2012 dan sempat menjadi temuan karena terjadi kelebihan penyertaan modal antara kesepakatan dalam peraturan daerah dengan kondisi sebenarnya.
Sedangkan enam BUMD lain hingga 2013, pemprov sudah sertakan modal untuk PT Bank Riau-Kepri Rp419 miliar dan PT Sarana Pembangunan Riau Rp49 miliar.
PT Permodalan Ekonomi Rakyat Rp80 miliar, PT Riau Investment Corporation Rp124 miliar, PT Sarana Penjaminan Riau Rp25 miliar dan PT Riau Petrolium Rp7,5 miliar.
"Kami baru melakukan audit terhadap Riau Investment Corporation dengan hasil sudah diserahkan ke pemda. Harus ada perbaikan tata kelola dan perlu dibuat aturan main," ucap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau, Panijo, tahun lalu.
Dengan pengelolaan BUMD seperti sekarang, lanjut Panijo, maka rentan terjadi permainan anggaran di perseroan. Karena itu, ke depan pihaknya akan melakukan audit terhadap seluruh BUMD milik di Provinsi Riau.
"Sudah semestinya BUMD ini didirikan, dapat beri sumbangan bagi pendapatan daerah dan ikut bantu sejahterakan masyarakat setempat, bukan malah sebaliknya," tegasnya.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dua pekan lalu mengaku, terdapat segudang permasalahan dialami oleh BUMD seperti maskapai RAL. "Untuk masalah RAL, itu ada banyak BUMD lain terlibat. Dan banyak juga pemegang saham dari kabupaten/kota," katanya.
Pihaknya ingin duduk bersama terlebih dahulu dengan pemegang saham, termasuk dengan beberapa perseroan terbatas milik daerah yang bertanggungjawab terhadap masalah yang membelit RAL.
Andi, sapaan akrab gubernur juga belum bisa memberikan jaminan kapan waktu pasti masalah yang membelit perusahaan plat mereka tersebut akan dilangsungkan.
Tetapi masalah tata kelola BUMD dahulu diselesaikan, baru fokus terhadap masalah membelit RAL karena sempat dipailitkan salah satu perbankan, sebelum akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali diajukan oleh jajaran direksi maskapai itu pada tanggal 31 Desember 2013.
"Tidak bisa kita paksakan RAL ini harus diselesaikan karena terkait BUMD lain dan juga tersangkut dalam masalah ini. Untuk BUMD terlibat itu, juga masih bermasalah dan terus dilakukan evaluasi," tegasnya.
