Sudah Diserahkan Naskahnya ke DPRD, Gubri: RTRW Riau Harus Rampung

id sudah diserahkan, naskahnya ke, dprd gubri, rtrw riau, harus rampung

Sudah Diserahkan Naskahnya ke DPRD, Gubri: RTRW Riau Harus Rampung

Diana Syafni

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau harus segera rampung mengingat perannya sebagai dasarnya pembangunan di daerah setempat.

"Sekarang RTRW kita proses, kalau ndak nantik setop semuanya karena itu dasar kita dalam membangun Riau," ujar Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman usai Acara Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) Provinsi Riau di Hotel Arya Duta di Pekanbaru, Rabu.

Dikatannya, bahwa pihaknya sudah mengajukan kepada DPRD Provinsi Riau untuk selanjutnya memproses dan diselesaikannya persoalan tersebut.

"Mengenai RTRW ada penyampaian dari DPRD pada Senin (20/6), jadi kita tunggulah pokoknya sekarang RTRW kita proses," sebutnya.

Untuk diketahui, RTRW Provinsi Riau sudah bertahun-tahun menjadi kendala dalam proses penyelesaiannya. Terhambatnya RTRW ini, berdampak pada pembangunan sektor infrastruktur yang ikut terhalang bahkan investasi yang masuk tidak bisa diproses lebih lanjut.

Menurut keterangan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau M. Yafiz pada Senin (20/6) lalu, meski sebelumnya telah ada perkembangan mengenai pembebasan kawasan hutan, namun begitu, angkanya jauh dari yang diharapkan.

Dikatakannya, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait beserta jajaran untuk secepatnya menuntaskan masalah RTRW ini.

"Koordinasi terus kita lakukan. Karena ini harus dirampungkan dan dituntaskan. Kita juga sudah ajukan ke DPRD," ujarnya.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Perubahan RTRW Riau Nomor SK.314./MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tertanggal 20 April 2016 yang merupakan revisi dari SK 878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014.Hanya saja solusi itu tidak sepenuhnya mengakomodir hasil kajian tim terpadu pembebasan 2,6 juta hektare kawasan hutan di Riau.

"Kita terus berupaya untuk memperjuangkannya, dengan meminta ditinjau kembali. Ini menyangkut kelangsungan pembangunan di Riau," ujarnya.