Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Mardianto Manan meminta Gubernur Syamsuar untuk menempatkan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki.
"Sebagai lembaga pengawas kami mengimbau kepada pemerintah, kepada Gubernur sebagai kepala eksekutif. Harusnya orang-orang yang ditempatkan pada semua dinas dan badan instansi terkait sesuai dengan kompetensi yang dia miliki," kata Mardianto Manan di Pekanbaru, Sabtu.
Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana program sangat menentukan target kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti visi-misi Gubernur Riau.
"Penentunya tetap dari eksekutif kalau dapat yang berkompeten mendudukkan jabatan itu. Seperti contoh, jangan pula orang-orang sosial yang ditempatkan di PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Ini kan tidak pas kalau bicara soal jembatan, jalan dan lainnya. Begitu pula Dinas pendidikan jangan dari alumni teknik," kata Mardianto.
Mardianto menilai masih banyak OPD di Lingkup Pemprov Riau diisi dengan ASN yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga Gubernur Riau diminta jeli untuk melihat kondisi ini.
Pihaknya pun sudah menggelar hearing dengan Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Riau baru-baru ini. Menurutnya, pelatihan dan pengembangan SDM yang menjadi program BPSDM akan sia-sia jika dalam mutasi ASN yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.
"Dalam RDP dengan BPSDM, ada beberapa persoalan yang dibahas, termasuk soal gaji dan pengembangan ASN. Kita simpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki ASN kalau diutak-atik pada permutasian pejabat. Akhirnya,error lagi ilmu yang mereka miliki. Karena dalam BPSDM ini kan tempat pelatihan ada pengembangan fungsional ASN," kata poitisi PAN Riau itu.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau Eddy M Yatim mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja mereka. Berdasarkan hasil rapat evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak pimpinan OPD yang tidak memiliki inovasi dalam menjalankan program kerja tahun anggaran 2022.
"Kita sudah memanggil 12 mitra kerja, intinya dalam pertemuan itu kita mengevaluasi pekerjaan mereka di 2022. Apa saja pencapaiannya, seperti apa kendalanya itu yang kita evaluasi. Selama ini yang dilakukan hanya kegiatan rutin saja, yang juga sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Banyak Kadis (kepala dinas) yang kita nilai tidak memiliki inovasi," ucap dia.
Eddy mengatakan, penilaian itu tidak hanya berasal dari Komisi I DPRD Riau. Tapi juga berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Tim Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama (PTP) bahwa program-program yang dijalankan pimpinan OPD sepanjang tahun 2022 tidak memiliki gebrakan.
Gubri diminta tempatkan ASN sesuai keahliannya
Pegawai Pemprov Riau di Kota Pekanbaru mengenakan masker saat bekerja. (ANTARA/FB Anggoro)
