Pekanbaru (ANTARA) - Akhir masa jabatan (AMJ) Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Eddy Natar Nasution akan jatuh pada Desember 2023 nanti.
Anggota DPRD Riau Mardianto Manan saat dikonfirmasi ANTARA melalui telpon seluler di Pekanbaru, Minggu, menyampaikan sejumlah sorotan dan catatan selama kepemimpinan Syamsuar-Eddy mulai dari program kerja, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan aspek lainnya.
"Biasa-biasa aja tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau Gubernur sebelumnya ada hal yang menarik, banyak infrastruktur yang dibangun, berubah wajah Riau. Tapi zaman Pak Syamsuar tidak ada kebijakan yang mentereng bahkan sejumlah usulan dianulir oleh pemerintah pusat," kata Mardianto Manan.
Kebijakan yang diambil alih pemerintah pusat menurut Mardianto, seperti usulan direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diajukan oleh Gubernur Riau tetapi tidak diakomodir oleh pusat. Justru yang ditetapkan sebagai pimpinan perusahaan milik provinsi itu bukan berasal dari putera daerah. Termasuk soal usulan Pj Wali Kkota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar yang juga sempat heboh beberapa waktu lalu karena aspirasi Gubernur tak digubris pusat.
Untuk sektor infrastruktur, kata dia, hampir 40 persen ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi Riau dalam kondisi rusak, selanjutnya pembangunan jembatan yang dialokasikan melalui bantuan keuangan provinsi banyak yang mangkrak di tengah jalan.
"Begitu juga dengan pembangunan Quran Center dan payung elektrik yang bermasalah hingga saat ini. Saya rasa ini menjadi penilaian buruk selama kepemimpinan Pak Syamsuar," paparnya.
Padahal, katanya, Provinsi Riau punya kekayaan sumberdaya alam yang melimpah mulai dari perkebunan kelapa sawit serta produksi minyak dan gas bumi. Realitas ekonomi ini seakan berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di provinsi yang berjuluk Bumi Lancang Kuning itu.
Pada sektor pelayanan publik, dia menyoroti kondisi pelayanan di rumah sakit daerah dan swasta yang masih belum maksimal. Banyak persoalan medis yang muncul tetapi tidak ada solusi konkret.
"Mulai dari masalah BPJS, pelayanan yang buruk, kekurangan kamar pasien. Bahkan banyak pasien yang kondisinya sudah sekarat saja dirujuk dari kabupaten, setelah sampai di RS daerah ditolak dengan alasan kamar penuh," ucap dia.
Dia juga mengkritisi benang kusut di dunia pendidikan, seperti persoalan dugaan jual beli kursi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memantik demo orang tua murid, penyelewengan dana bantuan operasional siswa (BOS) hingga kekurangan ruang kelas."Jadi kalau saya ditanya apakah puas dengan kebijakan Pak Syamsuar. Saya secara pribadi tidak puas, kondisi yang saya sampaikan memang realitanya seperti itu," ucapnya.
Dia berharap figur yang menjadi orang nomor satu ke depan harus memenuhi sejumlah kriteria yang dibutuhkan oleh daerah."Kriterianya sosok Gubernur nantinya harus memahami dengan kondisi daerah Riau ini. Harus punya manajerial kepemimpinan yang baik dan punya program kerja yang jelas, tahu apa yang akan dibuat dan bagaimana mengeksekusinya," ucapnya.
Refleksi lima tahun kinerja Gubernur Riau, legislator ini beri kritik pedas
Mardianto Manan. (ANTARA/Diana S)
