Pekanbaru, (Antarariau.com)- Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan bahwa pemicu permasalahan pada batas daerah baik antar kabupaten/kota maupun provinsi di daerah setempat disebabkan oleh beberapa faktor.
“Ada beberapa pemicu permasalahan sangketa batas daerah diantaranya dasar hukum yang tidak memberi kejelasan, konflik antar produk hukum (UU), perbedaan pemahaman tentang cakupan dan batas wilayah, keberadaan sumberdaya alam, isu ingin bergabung ke daerah tetangga, dan terdapat hubungan emosional masyarakat akibat pemekaran daerah,” Kata Kepala Biro Administrasi Pemenrintahan Umum Setda Provinsi Riau, Rahima Erna di Pekanbaru, Kamis.
Selanjutnya untuk menyelesaikan hal itu harus diikuti dengan prosedur yang baik. Hal-hal penting yang harus dilakukan dalam penegasan batas adalah investarisasi data, membentuk tim Penegasan Batas Daerah (PBD), koordinasi dengan daerah induk dan daerah berbatasan untuk kejelasan batas daerahnya.
Setelah itu persiapkan anggaran untuk kegiatan PBD dalam kurun waktu tak lama setelah terbentuk. Kemudian lakukan kegiatan PBD dengan mengikutsertakan provinsi, daerah berbatasan serta pihak yang berwenang dalam kegiatan PBD.
“Adapun mekanisme penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur sedangkan penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi dan kabupaten/kota diluar wilayah dilakukan oleh Mentri Dalam Negeri,” ucapnya.
“Ada penegasan batas sesudah terbitnya permendagri seperti Pekanbaru dengan Kampar, ada yang masih dalam proses fasilitasi oleh kemendagri seperti Dumai dengan Bengkalis,” ujar Rahima.
Namun ada juga penegasan batas yang sudah berlarut-larut rencana aksi percepatan penyelesaiannya. Diantaranya melaksanakan rapat fasilitasi penyelesaian batas daerah dan mendorong percepatan terbitnya permendagri
"Dan yang paling penting adalah mensosialisaikan permendagri batas daerah kepada aparatur pemerintah dan para pihak di wilayah perbatasan," ungkapnya.
Oleh Diana Syafni
