Istanbul (ANTARA) - Hamas mengatakan bahwa mereka telah menerima jaminan dari para mediator dan AS bahwa perang Israel di Jalur Gaza telah "berakhir sepenuhnya."
“Kami telah menerima jaminan dari saudara-saudara kami, para mediator, dan pemerintah AS, yang semuanya menegaskan bahwa perang telah berakhir sepenuhnya,” kata pemimpin Hamas Khalil al-Hayya pada Kamis (9/6).
Baca juga: AS Kerahkan 200 Personel Militer untuk Awasi Gencatan Senjata di Gaza
Dalam pidato yang direkam sebelumnya, al-Hayya mengumumkan perjanjian gencatan senjata dengan Israel dan menguraikan langkah-langkah yang akan segera dilakukan, termasuk penarikan pasukan Israel, pembukaan kembali perlintasan perbatasan Rafah, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Ia mengatakan perjanjian tersebut juga mencakup pembebasan tahanan besar-besaran, dengan pembebasan 250 warga Palestina menjalani hukuman seumur hidup di penjara-penjara Israel dan 1.700 lainnya yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023, di samping semua tahanan yang merupakan anak-anak dan perempuan.
Selain itu, Hamas akan terus berkoordinasi dengan faksi-faksi nasional dan Islam untuk melaksanakan langkah-langkah yang tersisa, melindungi kepentingan Palestina, dan mengupayakan penentuan nasib sendiri serta pembentukan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Sebelumnya pada 29 September, Presiden AS Donald Trump meluncurkan rencana gencatan senjata 20 poin untuk Gaza yang mencakup pembebasan semua tawanan Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, gencatan senjata permanen, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh Jalur Gaza.
Kesepakatan antara Hamas dan Israel pertama kali diumumkan oleh Trump pada Kamis pagi, dan kemudian dikonfirmasi oleh Tel Aviv.
Tahap kedua dari rencana tersebut menyerukan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan yang terdiri dari warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, serta pelucutan senjata yang dimiliki Hamas.
Baca juga: Australia dukung penuh langkah menuju perdamaian abadi di Timur Tengah
Rencana tersebut juga menetapkan pendanaan dari negara-negara Arab dan Islam untuk membentuk pemerintahan baru serta melakukan rekonstruksi di wilayah kantong Palestina itu.
Sumber: Anadolu
