Wamenlu Saudi Ikut Rapat Darurat OKI, Isu Israel Jadi Fokus Utama

Jumat, 27 Februari 2026 16:03 WIB

Ilustrasi penghancuran rumah warga Palestina oleh Israel di Tepi Barat. (ANTARA/Anadolu/py)

Jeddah (ANTARA) - Wamenlu Waleed Elkhereiji, mewakili Menlu Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah, mengikuti pertemuan luar biasa Komite Eksekutif Terbuka tingkat menteri luar negeri negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah guna membahas pendudukan Israel.

Di awal pidatonya, dia mengucapkan terima kasih kepada Negara Palestina atas undangannya untuk mengadakan pertemuan luar biasa tersebut.

"Kita bertemu hari ini dengan keyakinan bersama bahwa kebijakan dan praktik otoritas pendudukan Israel merupakan ancaman terbesar bagi keamanan dan perdamaian," katanya.

Baca juga: PBB Ungkap Krisis Gaza: Keluarga Hanya Mampu Makan Dua Kali Sehari pada Februari

"Ini kita lakukan dengan tekad kita untuk menghadapi ancaman ini dengan mengoordinasikan posisi kita, mengembangkan mekanisme kerja sama di antara kita, dan memperkuat aksi Islam bersama kita," imbuhnya.

Elkhereiji menegaskan kembali dukungan Kerajaan Arab Saudi terhadap Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara dan upaya-upaya aliansi tersebut untuk menyatukan posisi internasional.

Dia menekankan pentingnya memobilisasi dukungan politik dan ekonomi serta memajukan langkah-langkah praktis yang menerjemahkan komitmen menjadi tindakan konkret dan mempercepat realisasi Solusi Dua Negara.

Kerajaan tersebut menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan upaya tersebut bersama negara-negara mitra guna mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif yang memenuhi aspirasi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka mereka sesuai dengan Inisiatif Perdamaian Arab.

Dia menambahkan bahwa Deklarasi New York, Rencana Perdamaian Komprehensif, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 merupakan kerangka kerja yang terintegrasi dan koheren dalam tujuannya.

Deklarasi hingga resolusi tersebut menekankan perlunya mendukung Otoritas Nasional Palestina, memperkuat kapasitas kelembagaannya, dan memastikan keterkaitan kelembagaan dan geografis antara Gaza dan Tepi Barat dengan cara menjaga persatuan wilayah Palestina.

Kerajaan tersebut juga menegaskan kembali hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, yang terpenting di antaranya adalah hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk kembali.

Mereka juga memperbarui seruannya yang mendesak untuk penyaluran bantuan kemanusiaan dan bantuan darurat dengan kerja sama penuh yang dilakukan melalui mekanisme internasional.

Dalam pidatonya, Wamenlu tersebut menegaskan kembali apresiasi Kerajaan atas upaya yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump dalam hal ini.

Dia menekankan bahwa koordinasi dengan AS untuk mengimplementasikan rencana perdamaian komprehensif merupakan peluang nyata untuk mengakhiri konflik dan mengupayakan integrasi regional dan stabilitas secara berkelanjutan.

Baca juga: Menlu Yordania dan Sekjen PBB Kompak Desak Implementasi Penuh Gencatan Senjata di Gaza

Sebagai penutup, Elkhereiji menekankan bahwa, sejalan dengan komitmen Kerajaan terhadap stabilitas dan perdamaian, mereka mengutuk setiap pelanggaran terhadap kedaulatan negara anggota OKI, dan menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan militer dan munculnya retorika yang bermusuhan.

Dia meminta semua pihak untuk menahan diri, melakukan de-eskalasi, serta menghindari eskalasi lebih lanjut, dan mendesak penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik.

Dia juga menekankan bahwa pencapaian perdamaian dan keamanan yang langgeng hanya dapat dilakukan melalui dialog, diplomasi, saling menghormati, tidak campur tangan dalam urusan internal negara, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Sumber: SPA-OANA