Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri menargetkan permasalahan tapal batas Riau-Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir dengan Labuhan Batu Selatan diselesaikan pada tahun 2017.
"Targetan itu sesuai dengan hasil rapat yang kami lakukan dengan Kemendagri pada Desember 2016," kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Riau, Rahima Erna di Pekanbaru, Selasa.
Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Riau hanya menunggu jadwal dari Kemendagri Karena, mekanisme penyelesaian perselisihan batas daerah antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur, sedangkan penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Namun, meski penyelesaian permasalahan tapal batas antar rovinsi merupakan kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kemendagri, Pemprov Riau tetap terus mengupayakan agar persoalan menemui titik terang dengan menjalin komunikasi bersama Pemprov Sumut.
"Pemprov Riau sangat berharap permasalahan tapal batas yang rawan konflik ini dapat segera diselesaikan karena dapat berdampak pada masyarakat di perbatasan," paparnya.
Selain permasalahan tapal batas antarprovinsi ada juga permasalahan tapal batas antarkabupaten dan kota di Riau.
"Untuk permasalahan tapal batas kabupaten dan kota, penyeleseaiannya juga akan digesa pada 2017," ucapnya.
Oleh: Syahroni Alby
