Gerindra Pertanyakan Anggaran Pilkada di KPUD Rohil

id gerindra pertanyakan, anggaran pilkada, di kpud rohil

Gerindra Pertanyakan Anggaran Pilkada di KPUD Rohil

Bagansiapiapi, Rohil (Antarariau.com) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Rohil mempertanyakan besarnya anggaran penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Rokan Hilir, Riau saat ini menuai polemik dan dipertanyakan sejumlah pihak.

"Besarnya anggaran di KPUD Rohil perlu diaudit BPKP Riau, untuk tahap awal kami minta Badan Inspektorat Rohil audit anggaran tersebut," kata Ketua DPC Gerindra Rohil Jufrizal, Jumat.

Dia menilai, permintaan itu sangat tepat salah satu dasarnya adalah realita yang ada dilapangan tidak menunjukkan bagaimana kinerja KPUD berjalan baik.

Karena kalau dilihat kondisi dilapangan dimana Alat Peraga Kampanye (APK) banyak yang hilang atau rusak dan sejauh ini belum ada pengganti.

"Kami menilai anggaran yang besar tidak sesuai dengan kegiatan, salah satunya pengadaan APK terkesan masih seadanya, bahkan ada APK yang diserahkan ke partai koalisi untuk dipasang sendiri. Padahal undang-undang menyatakan bahwa itu kewenangan KPU," ujar Jufrizal.

Untuk itu, dia kembali menegaskan bahwa partai Gerindra mendesak agar pihak terkait dapat mengaudit penggunaan dana di KPUD Rohil yang terbesar tersebut.

Perlu diketahui dari sembilan kabupaten/kota di Propinsi Riau, dimana Kabupaten Rokan Hilir menjadi daerah tertinggi yang menyiapkan anggaran mencapai Rp23,45 Miliar, disusul Bengkalis Rp23 miliar, Pelalawan Rp21 miliar, Rokan Hulu Rp18 miliar, Indragiri Hulu Rp18 miliar, Kepulauan Meranti Rp16,207 miliar, Kuantan Singingi Rp16,1 miliar dan Kota Dumai terkecil dengan Rp13 miliar.

Terpisah, Ketua KPUD Rohil Agus Salim menjelaskan, besarnya anggaran itu diperlukan untuk berbagai kegiatan dari KPU, diantaranya pembuatan APK dan sarana kampanye bagi empat Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Rohil dan lainnya.

"Kami juga bertanggung jawab untuk biaya berbagai kegiatan yang diadakan seperti kunjungan ke wilayah TPS yang dikategori perlu mendapatkan perhatian khusus, kegiatan seminar atau sosialisasi terkait pemilihan, serta penyebarluasan informasi melalui media massa," sebut Agus. (Adv)