Jakarta, (Antarariau.com) - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menilai wacana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) terlambat dan sebaiknya dikeluarkan bersamaan dengan paket kebijakan ekonomi.
"Paket stimulus akan lebih bijak diluncurkan bersama, termasuk dengan BBM. Makanya saya bilang ini kenapa terlambat. Waktu 1 Oktober malah tidak dimanfaatkan," tutur dia di Jakarta, Senin.
Pemerintah, kata dia, semestinya dapat menurunkan harga BBM sebelum dikaji lagi pada 1 Oktober dan tidak melebihi waktu evaluasi yang telah dibatasi.
Satya menyarankan pemerintah konsisten dalam mengubah harga BBM dalam periode waktu tertentu serta tidak sering mengubah-ngubah harganya.
Ia juga meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai keputusan menurunkan atau menaikkan harga BBM.
"Sebenarnya lebih ke transparansi saja. Karena kita tidak mengikuti harga pasar secara mutlak, makanya harga itu dijaga. Itu yg membedakan ekonomi pasar dengan yang tidak," kata Satya.
Sementara Kepala Pusat Kajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa meminta pemerintah berhati-hati dalam melakukan penurunan harga BBM karena kurs rupiah terhadap dolar AS sedang melemah.
"Pesan saya hati-hati, saya khawatir ketika menurunkan kurs sedang naik seperti ini. Jangan sampai dibebankan ke masyarakat. Menurut saya tidak perlu," tutur dia.
Ia menuturkan dirinya lebih khawatir jika harga BBM naik-turun, dan berharap agar harganya lebih stabil.
Berita Lainnya
Puluhan legislator AS desak Joe Biden halangi serangan Israel ke Rafah
03 May 2024 13:05 WIB
Legislator ingatkan tempat penampungan hewan tak cemari lingkungan sekitar
30 April 2024 15:52 WIB
Jadi legislator di Kampar, Zumrotun akan utamakan program ekonomi kerakyatan
28 March 2024 14:12 WIB
Legislator Siak apresiasi Pemkab tetap laksanakan Bujang Kampung saat Ramadhan
27 March 2024 5:52 WIB
Legislator minta perusahaan segera rapikan kabel fiber optik
13 March 2024 14:04 WIB
Legislator minta DKI untuk sediakan alat pemadam api ringan di setiap RT
20 February 2024 13:55 WIB
Legislator desak DKI evaluasi kembali kriteria lowongan kerja dalam rekrutmen
26 January 2024 17:02 WIB
Sekolah negeri lebihi kapasitas dan masih ada zoom meeting, legislator Riau bersurat ke menteri
15 January 2024 19:19 WIB