Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahchman, melantik 62 pejabat di lingkungan Pemprov Riau di Pekanbaru, Senin.
Puluhan pejabat tersebut terdiri dari 45 pimpinan Tinggi Administrator atau setingkat eselon III, dan 17 Pimpinan Tinggi Pengawas setingkat eselon IV. Pelantikan digelar di Gedung Daerah Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, yang turut disaksikan oleh pejabat tinggi pratama Pemprov Riau.
Pelantikan pejabat eselon III berdasarkan Surat Keputusan (SK) Plt Gubri dalam Surat Keputusan KPTS Nomor 1040/VIII tahun 2015, sedangkan untuk pejabat eselon IV melalui SK KPTS Nomor 1041/VIII tahun 2015. Dalam pidatonya, Arsyadjuliandi Rachman meminta setiap pejabat yang baru dilantik untuk segera dapat bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam struktur administrasi pemerintahan.
Ia mengatakan seorang abdi negara harus siap ditempatkan dimana saja dan harus cepat menyesuaikan diri demi terselenggaranya roda pemerintahan dengan baik.
"Jalankan amanah sebaik-baiknya. Mungkin ada yang tak puas hasil ini, karena tak sesuai dengan keinginannya," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.
Pemprov Riau hingga kini terus berusaha untuk meningkatkan kinerja roda pemerintahan, khususnya dalam penyerapan APBD 2015. Andi Rachman sempat menyatakan akan menegur kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sering bepergian keluar daerah tanpa tujuan jelas dan meminta agar fokus pada penyerapan anggaran daerah yang hingga kini masih minim.
"Siapa yang sering keluar daerah saya tahu dan ada daftarnya. Apalagi ketahuan lagi serapannya rendah, itu tidak ada cerita ampun," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyoroti kinerja Pemprov Riau yang penyerapan anggarannya paling rendah di Indonesia karena hingga semester I-2015 baru mencapai sekitar 11 persen dari APBD yang lebih dari Rp10 triliun. Arsyadjuliandi mengatakan, pihaknya terus meningkatkan penyerapan anggaran dan dalam laporan terbaru pada akhir Agustus penyerapan APBD sudah mencapai sekitar 26,5 persen.
Ia meminta agar setiap SKPD mengecek langsung untuk memastikan proyek yang sudah dilelang dan ditunjuk untuk benar-benar berjalan sesuai ketentuan berlaku. Menurut dia, jangan ada lagi keragu-raguan dari SKPD untuk menjalankan penyerapan anggaran karena takut dikriminalisasi. Keterlambatan penyerapan anggaran Riau, lanjutnya, lebih disebabkan baru saja terjadi pergantian kepala SKPD dari hasil panitia seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Proses persiapan lelang jabatan dimulai sejak Januari dan hasilnya baru didapatkan pada April lalu. "Jadi baru pada akhir April pejabat SKPD baru dilantik. Kalau dihitung-hitung, kita baru empat bulan berjalan setelah pelantikan," katanya.
Andi Rachman tetap optimis penyerapan anggaran bisa dioptimalkan hingga 80 persen, asalkan semua jajarannya fokus dan terus berkoordinasi.
"Mudah-mudahan kita proyeksikan setelah APBD Perubahan disepakati dan berjalan, penyerapan bisa sampai 80 persen di akhir tahun," katanya.
