Pekanbaru, (Antarariau.com) - Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau, menyatakan akan memanggil paksa perusahaan perkebunan sawit PT Duta Palma melalui kepolisian daerah setempat karena sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan Pansus.
"Pertama kita meminta kesadaran mereka untuk mau hadir di dewan. Kalau tidak juga maka akan kita lakukan pemanggilan paksa melalui Polda Riau," kata Ketua Pansus Suhardiman Amby di Pekanbaru, Rabu.
Sebelumnya DPRD Riau melalui Pansus sudah tiga kali melayangkan surat undangan untuk rapat dengar pendapat. Namun pada Rabu (6/5)hanya satu anak perusahaan Grup Duta Palma yang datang dari sembilan semuanya.
Pansus menyatakan masih memberikan waktu satu kali lagi bagi delapan lagi perusahaan Grup Duta Palma untuk memenehuhi undangan. Dia menegaskan bahwa dewan mempunyai hak meminta untuk dilakukan konfrontir data informasi maupun dokumen dan perusahaan menggunakan hak jawab.
"Tetapi jika mereka tetap tidak memberikan informasi dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan tim, maka Pansus akan melakukan upaya-upaya hukum menurut undang-undang," ungkapnya.
Lebih jauh Politisi Hanura Riau ini menduga perusahaan itu sengaja melakukan pembangkangan terhadap pemerintah daerah. Itu terlihat dari kasus di daerah seperti diserangnya Duta Palma di Pelalawan diduga karena kesengajaan dari perusahaan tidak hadir mendengar masyarakat.
Dalam menghadiri rapat dengar pendapat, menurutnya seperti biasa undangan ditujukan kepada direktur utama untuk menghadiri. Karena, kata dia, ini menyangkut keterangan perusahan yang mempunyai implikasi hukum.
"Tentunya anggota Pansus tidak akan bisa mengambil keterangan-keterangan yang tidak kompeten di bidangnya kecuali dihadiri dirut masing-masing perusahaan," ulasnya.
