Pekanbaru, (Antarariau.com) - Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Izin Lahan di DPRD Riau menyatakan akan memanggil ulang perusahaan kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), dengan mewajibkan kehadiran direktur setelah pada pertemuan sebelumnya hanya dihadiri wakil direktur dan kepala humas.
"Karena yang datang bukan pimpinannya, alasannya karena ke luar kota, maka kita undang ulang. Sesuai dengan surat undangan kita kan minta direkturnya langsung yang hadir, tidak diwakilkan," kata Ketua Pansus, Suhardiman Amby Ysai, di Pekanbaru, Selasa.
Dia mengatakan RAPP sebagai salah satu perusahaan di Riau, akan diminta keterangan terkait izin usaha dan pengelolaan hutannya. Namun karena bukan pimpinan perusahaan yang datang, menurutnya pertanyaan tidak akan bisa dijawab terkait data-data yang sudah dipegang tim pansus mengenai izin perusahaan itu.
"Kita agendakan ulang lagi pemanggilan RAPP sampai tiga kali, terserah mereka mau datang atau tidak. Karena rapat dengar pendapat ini adalah kesempatan pihak perusahaan untuk membela diri dan mengklarifikasi data yang didapat tim dari dinas kehutanan, perkebunan dan Badan Peratanahan Nasional," terangnya.
Lebih jauh Sekretaris Komisi A DPRD Riau itu mengatakan saat ini tim pansus sudah memiliki data yang menunjukkan adanya kerugian negara senilai Rp1,2 triliun. Itu adalah akibat adanya penyalahgunaan yang berkaitan dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), yang diduga dilakukan dua perusahaan kehutanan besar di Riau yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dan RAPP.
"Data yang kita kumpulkan hampir Rp1,2 triliun per tahun bersumber dari PSDA saja. Ini baru dugaan temuan sementara, makanya kita minta data mereka untuk dicocokkan dan dimana selisihnya," jelasnya.
Sementara itu, Manager Corporate Communications PT.RAPP Djarot Handoko ditempat terpisah menyebutkan, pihaknya sangat menghargai upaya Pansus DPRD Riau dalam menerapkan tata kelola industri kehutanan yang lebih baik. Oleh karenanya perusahaan sangat mendukung upaya tersebut dan juga akan bekerjasama dengan pansus memberikan akses informasi yang dibutuhkan.
"Kami siap bila pansus mengundang kembali untuk memberikan informasi terkait data-data yang di perlukan Pansus," tuturnya.
