Pekanbaru, (Antarariau.com) - Sebanyak 9.000 warga Pekanbaru, Riau, yang tinggal di sekitar pangkalan udara TNI AU Roesmin Nurjadin mengeluhkan pembatasan akses birokrasi dan transportasi yang dilakukan pihak militer, menyebabkan lumpuhnya ekonomi di wilayah itu.
"Pembatasan akses birokrasi yang dipersulit, seperti pengurusan tanah dan izin bangunan. Kemudian akses transportasi juga diperketat, akibatnya perekonomian di wilayah tersebut menjadi lumpuh," kata salah seorang tokoh masyarakat, Bambang di Pekanbaru, Selasa.
Dia mengatakan, di dalam pemukiman tersebut, terdapat dua sekolah negeri, dan juga terdapat kantor lurah, sementara jalan yang melewati Lanud tersebut merupakan jalan provinsi.
Namun, dalam dua bulan ini militer memperketat akses keluar masuk, dan setiap kendaraan yang hendak keluar masuk harus memiliki semacam stiker.
Ia menjelaskan dalam pembuatan stiker sebagai pass masuk tersebut, warga harus mengeluarkan uang serta tidak semua bisa membuatnya.
"Masa warga yang mau pulang ke rumahnya sendiri harus diperiksa apakah memiliki stiker atau tidak," ujarnya.
"Sebanyak 3.000 kepala keluarga dan 9.000 warga yang tinggal disana, harus menghadapi kesulitan dalam dua bulan terakhir. Ekonomi menjadi lumpuh dan akses birokrasi menjadi sulit," lanjutnya.
Untuk itu ia meminta kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau agar surat keputusan (SK) gubernur Riau Nomor: KPTS 297/III/2011, tentang pencadangan wilayah yang ada di Lanud Roesmin Noerjadin dicabut.
Karena SK gubernur tersebut sangat merugikan yang tinggal di wilayah Lanud Roesmin Noerjadin karena pembatasan pembatasan yang dilakukan militer.
9.000 Warga Lanud Pekanbaru Keluhkan Pembatasan Akses
