Pekanbaru, (Antarariau.com) - Wakil Wali kota Pekanbaru, Provinsi Riau, meminta pejabat yang belum menyerahkan daftar isian formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) segera melakukannya demi tertib administrasi.
"Pejabat saya minta betul-betul mengisi LHKPN ini," kata Ayat Cahyadi di Pekanbaru, Jumat.
Menurut dia, pengisian formulir LHKPN sesuai imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi para pejabat untuk memantau keberadaan harta mereka. Selain terkait dengan rencana Pemkot Pekanbaru untuk mencanangkan adanya reformasi birokrasi.
Hal ini menjadi penting mengingat pemkot telah dinobatkan menjadi percontohan penilaian zona bebas korupsi sejak tahun lalu.
"Pak wali juga sudah menyampaikan, Pekanbaru sudah ditunjuk sebagai zona bebas korupsi. Ini penilaiannya disampaikan KPK langsung lo. Jadi LHKPN ini wajib isi," katanya.
Sebetulnya, kata dia, pengisian formulir LHKPN itu juga membantu para pejabat untuk mengetahui asal harta kekayaannya, jika mereka mengisi semua data yang diminta dengan jujur dan apa adanya tanpa rekayasa.
"Ini membantu kita, dari mana asal usul harta kita, kita dibantu untuk mengetahui halal atau haram harta kita. Ini bukan hanya urusan dunia, tapi juga akhirat," katanya.
Dia juga berpesan jangan sampai ada pejabat yang tidak bersedia mengisi pelaporan harta kekayaan tersebut, khususnya bagi yang belum di harapkan agar segera mengisi.
"Kalau ada pejabat yang tidak mau isi, kita minta inspektorat laporkan ke pak wali," katanya.
Menurut dia, program KPK ini sangat bagus dan perlu didukung karena sebagai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara. Selain untuk antisipasi adanya anggapan rekening gendut pejabat berasal yang tidak halal, belum tentu.
Dia mengatakan, mungkin saja dari usaha yang mereka miliki, inilah gunanya diisi untuk dijelaskan hartanya berasal dari mana.
"Dengan begitu kepercayaan publik bisa pulih," katanya.
Pejabat Pemkot Pekanbaru Diminta Segera Isi LHKPN
