Depok, Jawa Barat (Antarariau.com) - "Realisasi pengalihan subsidi BBM ke sektor lain harus dijalankan pemerintah secara transparan dan ada tolok ukurnya," kata pengamat yang juga akademisi, Komaruddin Hidayat.
"Yang terpenting programnya ada tolak ukur dan transparan. Selama pemerintah transparan dan rasional, rakyat juga akan mendukung," kata dia, seusai menghadiri acara debat calon rektor Universitas Indonesia di Depok, Selasa.
Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu mengatakan, kenaikan harga BBM adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindari presiden Indonesia.
"Saya rasa siapapun presidennya, akan dipaksa kondisi untuk mengalihkan subsidi BBM kepada yang lebih produktif," ujar dia.
Dia menilai, pemerintah bersikap berani dalam mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM. "Bahwa pemerintah berani. Keberanian itu apresiasi bagi saya. Tapi persoalannya bukan sekadar berani, tapi realisasinya (pengalihan subsidi) harus transparan dan terukur," kata dia.
Mengenai program Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, dia mengatakan perlu dikampanyekan secara komprehensif.
Presiden Joko Widodo, Senin malam, mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 dan jenis solar dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 sebagai hasil dari pengalihan subsidi ke infrastruktur dan bidang kesehatan. (*)
Pengalihan Subsidi BBM Harus Transparan
