Pekanbaru (ANTARA) -
Ombudsman RI mendorong PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau meningkatkan pelayanan kelistrikan hingga ke wilayah desa terpencil yang belum sepenuhnya teraliri listrik.
“Kalau bisa, listrik harus benar-benar masuk ke rumah warga di desa. Apalagi di Riau masih banyak desa berada di kawasan hutan. Untuk daerah yang sulit dijangkau, energi terbarukan bisa menjadi solusi,” kata Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto di Pekanbaru, Kamis.
Hery menekankan pentingnya literasi masyarakat dalam mendukung transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi ramah lingkungan, termasuk penggunaan kendaraan listrik.
“PLN harus memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar transisi energi berjalan efektif,” ujarnya.
Ia menyebut tantangan terbesar berada di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), di mana listrik kerap hanya menjangkau kantor desa namun belum masuk ke rumah warga.
“Rasio elektrifikasi nasional ditargetkan 100 persen, tapi faktanya masih ada daerah yang tertinggal. Jangan sampai hanya berhenti di data, harus ada kolaborasi nyata dari PLN bersama pemerintah dan masyarakat,” katanya.
General Manager PLN UID Riau dan Kepri, Joni, menyatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip kepastian, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas.
“PLN terus bertransformasi dari layanan manual ke digitalisasi. Melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat bisa mengakses layanan pengaduan, penyambungan baru, hingga informasi lokasi SPKLU,” ujarnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, menambahkan Ombudsman telah bersinergi dengan PLN dalam pengawasan pelayanan publik, termasuk mendorong perbaikan kualitas layanan.
“Ke depan kami berharap PLN semakin memperluas digitalisasi layanan agar mempermudah masyarakat. Posisi kami adalah memastikan kepercayaan publik terjaga melalui penyelesaian masalah yang baik dan santun,” kata Bambang.
Diskusi publik ini diharapkan memperkuat kolaborasi Ombudsman, PLN, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kelistrikan yang merata, modern, dan berkeadilan.
