Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar Indra Gunawan Eet menolak wacana pembentukan panitia khusus (pansus) terkait defisit anggaran karena dianggap telah dipolitisasi oleh sejumlah pihak untuk menyudutkan Gubernur Riau yang menjabat saat itu yakni SF Hariyanto.
"Pada zaman itu anggota DPRD-nya siapa? Ada beberapa yang di banggar, sekarang bekoar-koar untuk dibentuk pansus. Tentu ini ada apa? Tidak perlu dibentuk pansus. Yang harus dicarikan adalah solusi agar defisit anggaran dapat teratasi," kata Indra Gunawan Eet kepada wartawan di Pekanbaru, Senin.
Eet menyayangkan desakan pembentukan pansus defisit digulirkan sebagai manuver politik untuk menyalahkan SF Hariyanto yang menjadi salah satu kandidat kuat sebagai calon Ketua Golkar Riau.
"Ini ada apa? apakah ini karena beliau (SF Hariyanto) mau maju jadi Ketua Golkar atau apa, ini harus ditandai dulu. Kita tahu betul APBD itu seperti apa," sebutnya.
Padahal faktanya, kata Eet, defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2024 karena target DBH migas tidak terealisasi. Saat itu, target DBH migas sebesar Rp1,6 triliun. Namun yang terealisasi hanya Rp200 miliar. Pemerintah pusat sudah menyiapkan skenario lain dan bakal ada ancang-ancang yang mengakibatkan daerah defisit. "Dan defisit ini terjadi bukan di Riau saja. Tetapi secara nasional," ucap dia.
Pada tahun yang sama ada empat gubernur yang menjabat. Mulai dari Gubernur Syamsuar, Kemudian digantikan Wakil Gubernur Edi Natar Nasution, selanjutnya naik Pj Gubernur SF Hariyanto, dan terakhir dijabat oleh Pj Gubernur Rahman Hadi. Empat Gubernur ini memiliki karakter yang berbeda-beda.
"Nah saat empat gubernur ini memimpin terjadilah perubahan anggaran, kita tahu postur kekuatan APBD Riau ini dari DBH Migas, pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, dan lain-lain. Tapi kekuatan full pendapatan itu dari DBH Migas," ungkapnya.
Politisi Golkar itu mengatakan, defisit yang dialami Provinsi Riau tidak terjadi pada tahun 2024 saja, namun juga dialami tahun sebelumnya.
"Tahun 2023 lalu juga terjadi defisit sebesar Rp1 triliun, tapi dengan peran Forkopimda, defisit itu bisa tertutupi. Waktu itu yang dicari solusi bukan menyalahkan orang lain," ujar Eet.
Dia berharap agar Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau bersinergi untuk mencarikab solusi. Semua stakeholder harus menilai dengan jernih kondisi ini sehingga ditemukan solusi yang kongkret.
