Pekanbaru, (Antarariau.com) - DPRD Riau menyatakan bahwa daerah tujuan studi banding (stuban) tidak bisa hanya Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) saja seperti yang disarankan Gubernur Riau, Annas Maamum karena tidak semua yang akan dipelajari ada di provinsi itu.
"Untuk DPRD stuban tidak bisa hanya ke Sumbar saja karena tergantung kebutuhan peraturan daerah yang akan dibuat. Kalau ada provinsi lain yang lebih dulu melakukannya tentu kita ke situ," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Selasa.
Selain itu, katanya, pihak DPRD Sumbar juga banyak melakukan stuban ke prvinsi lain. Oleh karena itu, tidak bisa semuanya hanya berharap saja kepada provinsi ranah minang itu.
Kemudian terkait stuban yang juga pernah direncanakan ke Amerika Serikat, menurutnya, selama itu bisa memberikan manfaat, hal tersebut tentu bisa dipertanggungjawabkan. Ia juga membantah ketidakmampuan dalam berbahasa Inggris untuk melakukan stuban ke Negeri Paman Sam itu.
"Siapa bilang tidak bisa Bahasa Inggris? Mungkin itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) gubernur yang tidak bisa. Kami dengan staf bisa Bahasa Inggris," ujarnya.
Sebelumnya, dalam suatu kesempatan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasioanal Indonesia (KONI) Riau, Gubernur Annas Maamum meminta pejabat baik dari eksekutif dan legislatif melakukan stuban cukup ke Sumbar saja.
"Studi banding ke Amerika, Apa yang dilakukan di Amerika? kalau tidak tahu Bahasa Amerika. Ada juga hendak ke Bali, dengan alasan mau melihat perda di sana. Perda apa, perda orang Amerika Mandi?," katanya diiringi gelak tawa hadirin.
Menurut dia, kalau ingin jujur Provinsi tetangga Sumatera Barat daerah yang cocok dilakukan studi banding jika orientasinya adalah mencari ilmu. Soal perda, lanjutnya, Sumbar juga tidak kalah dibanding daerah lainnya.
"Tetapi kenapa hal-hal mengenai itu saja harus ke luar negeri, padahal perda itu juga ada di Sumbar," ucapnya.
Berita Lainnya
11 penginapan di Harau disita polisi terkait dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
08 December 2024 23:51 WIB
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB