Komisi IV DPRD Riau fokus pemerataan pembangunan

Pekanbaru (ANTARA) - Komisi IV DPRD Riau yang membidangi infrastruktur baru saja dibentuk dalam rapat pengesahan alat kelengkapan dewan beberapa waktu lalu. Komisi IV tercatat sebagai komisi dengan jumlah anggota terbanyak yaitu 16 orang.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Makmun Solihin di Pekanbaru, Rabu, menjelaskan salah satu alasan komisi IV menjadi komisi tergemuk karena beban kinerja besar dan juga tanggungjawab dalam mengawasi alokasi anggaran mitra komisi.

"Jumlah maksimal memang 16 orang, dan ini menggambarkan besarnya perhatian anggaran di sektor ini. Harapannya, komisi ini bisa bekerja dengan semangat kebersamaan, memastikan mengawasi pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran untuk kebutuhan daerah," ujar Politisi PDI Perjuangan ini.

Makmun menekankan pentingnya pemerataan dan perhatian provinsi untuk seluruh wilayah khususnya terkait infrastruktur. Peran pihaknya untuk mengawal agar pemerataan pembangunan dapat terealisasi. "Kita harus kawal agar tak ada daerah yang mendapat alokasi terlalu besar atau terlalu kecil. Perhatian harus merata, jangan sampai ada yang berlebih sementara yang lain kekurangan," ucapnya.

Dia mengatakan Komisi IV berencana segera bergerak dengan diskusi internal untuk mengevaluasi capaian pembangunan sebelumnya. Targetnya adalah memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat tercapai.

"Untuk anggaran murni 2025, kita akan evaluasi kondisi keuangan. Jangan sampai kita terlalu optimis tetapi ternyata anggaran tidak memadai. Kami akan pastikan setiap rencana berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah," kata Makmun.

Berikut Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Ketua Makmun Solikhin (PDI Perjuangan), Wakil Ketua Jon Ade Nopendra (Golkar), Sekretaris Zulhendri (Gerindra) Anggota di antaranya Suyadi (PDI Perjuangan), Muhtarom (PKB), Zulfadhil (Gerindra), Kasir (PKB), Dodi Irawan (PAN), M. Fadel Variza (PAN), Khairul Umam (PKS), Samsuri Daris (PKS), Darmalis (Golkar), Farida Saad (Nasdem), Munawar Syahputra (Nasdem), Dodi Saputra (Demokrat) dan Manahara Napitupulu (Demokrat).