Golkar sebut ada empat keuntungan jika Prabowo gandeng Airlangga sebagai cawapres

id Prabowo Airlangga, Idris Laena,Golkar, Capres, Koalisi Indonesia Maju

Golkar sebut ada empat keuntungan jika Prabowo gandeng Airlangga sebagai cawapres

Arsip foto - Idris Laena. (ANTARA/Rosa Panggabean)

Pekanbaru (ANTARA) - Politisi Golkar Idris Laena meminta agar calon presiden yang diusung oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto segera menentukan bakal calon Wakil Presiden.

Golkar meminta agar Prabowo mempertimbangkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai cawapresnya. Ada empat keuntungan yang didapat Prabowo jika mengandeng Airlangga.

"Yang pertama soal elektabilitas. Sejumlah lembaga survei telah merilis bahwa Bapak Prabowo Subianto jika dipasangkan dengan Bapak Airlangga Hartarto hasil surveinya tinggi dibandingkan dengan bakal cawapres lainnya," ujar Ketua Fraksi Golkar MPR RI ini.

Alasannya kedua, ucap dia, partai Golkar memiliki kursi terbanyak dalam koalisi,sehingga sudah selayaknya Ketua umum Golkar Airlangga Hartarto mendapatkan tempat sebagai cawapres Prabowo.

"Kemudian, Golkar sebagai partai besar tentu memiliki kader tradisional yang solid mendukung jika Ketua Umumnya menjadi Cawapres. Seperti yang terjadi pada dua kali pencalonan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden sebelumnya. Saya yakin ini akan linier dengan perolehan suara Golkar," papar Politisi asal Riau ini.

Keuntungan yang lain, lanjut dia, pada pemilu 2024 isu ekonomi sangat menjadi sorotan publik. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga terbukti berpengalaman mengawal sektor perekonomian di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Idris Laena, keputusan agar Airlangga Hartarto maju sebagai capres ataupun cawapres diambil dalam forum Rapimnas yang diperkuat pada Musyawarah Nasional partai golkar. Sehingga dikhawatirkan jika cawapres yang diusung oleh koalisi Indonesia maju bukan Airlangga Hartarto maka kader partai golkar tidak solid 100 persen mendukung Prabowo Subianto.

"Saya kira ini harus dipertimbangkan secara serius," ujar Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia itu.