APBD-P diprediksi Rp10,2 triliun, Banggar DPRD Riau tak lakukan rasionalisasi

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau bersama Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Riau sepakat tidak melakukan rasionalisasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023 lantaran APBD Perubahan diprediksi mencapai Rp10,2 triliun.

AnggotaBanggar DPRD Riau Mardianto Manan di Pekanbaru, Senin, mengatakan ada beberapa tahapan yang dilalui dalam menyusun APBDP yakni pembahasan sumber pemasukan atau pendapatan yang sudah dibahas oleh TAPD dan Banggar.

"Ada beberapa tahapan yang dilalui, tuntaskan dulu pendapatan, pastikan dulu pendapatannya. Dikunci angkanya, baru kita bicara belanja. Pada hari ini sudah selesai bicara pendapatannya. Hingga dapatlah angka Rp10,2 triliun," ujar Mardianto.

Soal wacana sebelumnya akan dilakukan rasionalisasi anggaran, Mardianto Manan membantah. Seperti diketahui, APBD Murni tahun 2023 mencapai Rp9,83 triliun. Dengan kondisi seperti ini, tentu tidak ada rasionalisasi anggaran.

"Dengan kondisi sekarang, dari Rp9,8 sekian triliun, tadi diprediksi untuk sementara dikunci Rp10,2 triliun. Artinya rasionalisasi anggaran dibatalkan. Tidak ada rasionalisasi anggaran,"ujar Mardianto.

Dia menjelaskan, rasionalisasi dilakukan jika pendapatan dalam APBD mengalami penurunan. Untuk tahun, ini diprediksi tidak terjadi penurunan dalam rancangan APBD perubahan.

"Yang rasionalisasi itu diprediksi APBD Rp10 triliun, angkanya turun misalnya jadi Rp8 triliun misalnya, itu baru rasionalisasi anggaran atau tunda bayar," ujar Mardianto.

Dikatakannya, penambahan anggaran di APBD P itu berasal dari proyeksi pengelolaan PI 10 persen migas dan dana bagi hasil (DBH) sawit. Bukan rasionalisasi, tapi lebih tepatnya diperkirakan akan ada Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).

"Tapi yang terjadi sekarang dari hampir Rp10 triliun menjadi Rp10,2 triliun artinya rasionalisasi anggaran tidak dilakukan, bisa saja SILPA," jelas Mardianto. (Adv)