Pekanbaru (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir memastikan, pembiayaan anggaran hibah kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 untuk tingkat Provinsi, jauh lebih hemat dan efisien hingga Rp154 miliar jika menggunakan skema pembiayaan bersama (budget sharing) kabupaten/kota, dari yang sudah diusulkan saat ini mencapai RpRp458 miliar.
"KPU mendorong skema pembiayaan bersama antara Pemprov Riau dan Pemkab/kota," kata Ilham Muhammad Yasir, di Pekanbaru usai pemaparan pembiayaan Pilkada di hadapan Sekdaprov Riau, Bawaslu Riau, dan para Sekdakab/kota, kemarin.
Dikatakan Ilham, besaran angka yang diajukan untuk biaya Pilkada 2024 bagi KPU Provinsi Riau sebesar Rp458 miliar. Ini sebagai skema pertama, jika beban pembiayaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sepenuhnya dibiayai oleh Pemprov Riau.
Ia menyarankan ada beberapa pilihan untuk lebih menghemat anggaran, jika dengan pembiayaan bersama ada skema ke dua dengan biaya sebesar Rp387 miliar, ada juga skema ketiga, sebesar Rp278 miliar.
Bahkan skema keempat sebesar Rp169 miliar dan skema kelima lebih hemat lagi hanya sebesar Rp154 miliar.
"Inikan helat tahapan yang dilangsungkan bersamaan. Jadi ada banyak tahapan yang bersentuhan dan pembiayaannya akan lebih hemat dan efisien. Tinggal disepakati, dari sekian kegiatan tahapan mana saja yang dibiayai Pemprov Riau, dan mana yang dibiayai oleh kabupaten/kota masing-masing," papar Ilham.
Begitu sebaliknya, jika masing-masing 12 kabupaten/kota membiayai sepenuhnya pemilihan bupati, wakil bupati dan walikota, wakil walikota-nya didapatkan angka pengajuan anggaran yang maksimal.
Ia merinci KPU Pekanbaru mengajukan Rp62,3 miliar, KPU Kampar mengajukan Rp60 miliar, KPU Rohul mengajukan Rp47,6 miliar, KPU Rohil mengajukan Rp51,8 miliar, KPU Inhu mengajukan Rp50 miliar, KPU Inhil mengajukan Rp59,9 miliar, KPU Dumai mengajukan Rp33,5 miliar, KPU Kuansing mengajukan Rp49,9 miliar, KPU Pelalawan mengajukan Rp49,7 miliar, KPU Siak mengajukan Rp48 miliar, KPU Bengkalis mengajukan Rp60,4 miliar, dan KPU Kepulauan Meranti mengajukan Rp35,3 miliar. Sedangkan, KPU Provinsi Riau mengajukan Rp458 miliar.
"Sehingga total semua sebesar Rp609 miliar, angka-angka di kabupaten/kota ini sebaliknya akan sama-sama menurun seperti yang diajukan KPU Provinsi kepada Pemprov Riau, jika ada budget sharing," katanya.
