Pekanbaru (ANTARA) - DPRD Riau bersama Pemprov Riau sedang menggodok Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Dalam rancangan payung hukum itu memuat kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan daerah.
"Intinya bagaimana Perda ini nanti untuk mengangkat derajat perempuan supaya tidak ada lagi pelecehan seksual terhadap perempuan, terutama anak-anak di bawah umur," kata Anggota Komisi V DPRD Riau Eva Yuliana, Rabu.
Kata dia, Ranperda ini juga lahir dari kekhawatiran melihat maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan belakangan ini.
Ini disebabkan lantaran, lanjut dia, ada stigma di tengah masyarakat yang menganggap perempuan sebagai gender kelas dua. Sehingga rentan dilecehkan dan direndahkan.
Dia menyebut keikutsertaan perempuan dalam pembangunan belum begitu terlihat di tengah hegemoni kaum lelaki. Dia berharap dengan adanya Ranperda itu jajaran di institusi pemerintah dan lainnya di Riau lebih responsif terhadap gender.
"Jadi, poin utama dalam Ranperda ini kita mengangkat derajat perempuan agar sederajat dengan lelaki dalam partisipasi pembangunan daerah," kata dia.
Saat ini, keterlibatan perempuan sudah terlihat di dalam pemilihan legislatif. Ia juga menyebut, sudah ada aturan bahwa partai politik yang mengikuti pemilu harus menerapkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan. Aturan itu tertuang di dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Dia menjelaskan pembahasan Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah sudah masuk pada tahap penyampaian pandangan Gubernur Riau. "Mudah-mudahan secepatnya terwujud. Dengan ini bisa menjadi pegangan kita kaum perempuan untuk ikut berkiprah dalam berbagai bidang," kata Eva.
Legislator : Regulasi pengarusutamaan gender cegah kekerasan seksual
Eva Yuliana. (ANTARA/Diana S)
