Pekanbaru (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau hingga kini masih menunggu jumlah kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPKN) Riau terkait dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Siak.
Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto menjelaskan saat ini pihaknya telah mencatat beberapa poin penting dan memang ditemukan perbuatan melawan hukum.
"Kita sudah menemukan beberapa hal penting terkait fakta melawan hukum. Kita akan sampaikan ke BPKP dan menghitung terkait kerugian keuangan negara," sambungnya.
Terkait adanya dugaan keterlibatan Bupati Siak yang kala itu menjabat, Raharjo mengatakan pihaknya memerlukan keterangan saksi dari satu kecamatan lagi.
"Dalam waktu dekat, tim akan turun menindaklanjutinya. Saksi dari 14 kecamatan telah dimintai keterangan, tersisa satu kecamatan lagi yang belum," ujar Rahardjo, Senin.
Jika semua saksi dari tiap kecamatan telah dimintai keterangan, Rahardjo berjanji akan menginfokan kepada masyarakat perkembangan penanganan kasus Korupsi di Kabupaten Siak yang diduga melibatkan Bupati Siak kala itu.
"Jika keterangan sudah lengkap, keterkaitan siapa saja akan kita infokan kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan kasus ini," pungkasnya.
Kejati Riau tunggu hasil audit BPKN Riau terkait korupsi Bansos Siak
Kejaksaan Tinggi Riau saat konferensi pers beberapa waktu lalu (ANTARA/Annisa Firdausi)
