Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menampung masukan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) soal penempatan pekerja migran Indonesia pascapandemi COVID-19.
Dalam pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa, Ketua Umum DPP APJATI Ayub Basalamah antara lain menyampaikan masalah antrean penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Taiwan dalam Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) lantaran Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) belum menerbitkan struktur biaya penempatan pekerja.
"Ada 30 ribu PMI dengan tujuan penempatan Taiwan mengantre di Sisko P2MI. Penempatan belum bisa dilakukan karena Kemenaker dan BP2MI belum terbitkan cost structure (struktur biaya)," kata Ayub sebagaimana dikutip dalam keterangan pers KSP yang diterima di Jakarta, Selasa.
Struktur biaya penempatan PMI di luar negeri yang antara lain meliputi biaya pelatihan, pemenuhan persyaratan awal, serta pengurusan paspor ditetapkan berdasarkan kesepakatan negara asal pekerja dengan negara tujuan penempatan.
"Belum keluarnya cost structure ini membuat Taiwan juga belum bisa menerima PMI," kata Ayub.
Ayub menyampaikan bahwa sebelum pandemi COVID-19 ada 86.000 PMI yang ditempatkan di Taiwan, salah satu negara yang sudah kembali membuka peluang penempatan PMI di wilayahnya setelah penularan COVID-19 mereda.
Dalam pertemuan dengan KSP, Ayub juga menyampaikan pentingnya penegakan hukum terhadap para pelaku penempatan PMI non-prosedural.
Menurut dia, APJATI mendapati penempatan PMI non-prosedural masih banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah.
"Satu bulan bisa lima sampai tujuh ribu," katanya.
Menanggapi masukan dari APJATI, Moeldoko menyatakan bahwa KSP akan segera mengoordinasikan upaya penegakan hukum dalam praktik penempatan PMI serta penetapan struktur biaya penempatan PMI dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, dan asosiasi perusahaan penyedia jasa penempatan pekerja di luar negeri.
"Penempatan PMI salah satu sektor unggulan untuk perekonomian Indonesia, dengan pencapaian devisa. Kita harus bisa mengambil peluang ini," kata Moeldoko.
"Sumbangan devisa negara dari PMI sangat besar, 2021 saja mencapai Rp130 triliun," ia menambahkan.
Baca juga: Moeldoko: Indonesia aktif upayakan perdamaian dunia saat negara lain diam
Baca juga: Apkasindo temui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko keluhkan anjloknya harga TBS
Berita Lainnya
Menparekraf Sandiaga Uno akan perkuat penegakan regulasi keselamatan kapal wisata
06 May 2024 18:44 WIB
Harga emas batangan Antam turun lagi jadi Rp1,310 juta per gram
06 May 2024 10:00 WIB
IHSG Bursa Efek Indonesia Senin dibuka menguat 36,86 poin
06 May 2024 9:56 WIB
Nilai tukar rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp15.985 per dolar AS
06 May 2024 9:53 WIB
Ricky apresiasi perjuangan tim putri Indonesia capai final Piala Uber 2024
04 May 2024 16:30 WIB
ICC: Ancaman terhadap keputusan Mahkamah bisa dianggap sebagai suatu kejahatan
04 May 2024 16:26 WIB
LPEM UI prediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,15 persen pada kuartal I 2024
04 May 2024 15:41 WIB
Mahasiswa pro-Palestina di Univ. Princeton mulai lakukan aksi mogok makan
04 May 2024 15:34 WIB