Pekanbaru (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti memintaPemrov Riau menuntaskan pembangunan proyek jembatan yang terbengkalai di sejumlah wilayah di Riau yang telah dianggarkan melalui bantuan keuangan (bankeu) provinsi.
Hal itu diungkapkan Poti, lantaran banyaknya pembangunan infrastruktur jembatan yang mandeg di tengah jalan. Salah satunya jembatan di Langgar Payung Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, yang sudah tiga tahun tak dilanjutkan pembangunannya. Kondisi serupa juga terjadi sejumlah wilayah di Provinsi Riau.
"Kita minta agar Pemprov Riau fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur terbengkalai. Kalau yang lama saja masih terbengkalai jangan bangun dulu yang baru," kata Syafaruddin Poti kepada ANTARA di Pekanbaru, Senin.
Kata Poti, berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) meminta agar jembatan-jembatan yang terbengkalai ini seharusnya menjadi prioritas pembangunan.
"Sudah diaudit BPK, ini harus dijadikan prioritas pembangunan. Berapa banyak bantuan APBD provinsi yang sudah dikucurkan untuk pembangunan jembatan ini. Tapi tidak dieksekusi sampai selesai. Ini yang kita sayangkan," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Dia melanjutkan, terlebih lagi pembangunan jembatan ini merupakan aspirasi yang disampaikan masyarakat dan sangat dibutuhkan. Sangat disayangkan jika sudah dianggarkan tapi realisasinya masih jauh dari harapan.
Berita Lainnya
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB
DPRD Riau gesa penyusunan RAPBD 2025
31 October 2024 18:56 WIB
GALERI FOTO - DPRD Riau menerima kunker Korem 031/Wirabima
30 October 2024 14:29 WIB
Komisi IV DPRD Riau fokus pemerataan pembangunan
30 October 2024 14:03 WIB