Pemerintah yakin KPU-Bawaslu bisa selenggarakan Pemilu 2024 dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden mengatakan pemerintah optimistis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, meski akan menghadapi banyak kerumitan.

"Pemilu 2024 sangat kompleks, karena dalam waktu yang sama juga digelar Pilkada serentak. Tapi pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik," kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Mantan Ketua KPU RI ini menilai, sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar. Untuk itu, ujar dia, profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.

Baca juga: Anggota DPR sebut keterwakilan perempuan di KPU-Bawaslu wujud demokrasi berkualitas

"Terutama pada tingkat paling bawah yakni petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPS dan PPK. Sebab persoalan dalam Pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan," tegas Juri.

Dalam kesempatan itu, Juri juga memastikan, pemerintah akan mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu, agar pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan adil, jujur, dan demokratis.

"Kita harus menempatkan domain penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Pemerintah dan DPR stakeholder yang akan memberikan dukungan. DPR support regulasi, pemerintah support pelaksanaan pemilu, meliputi anggaran, pengamanan, infrastruktur. Kolaborasi ini yang terus bekerja," jelas Juri.

Baca juga: Perludem: DPR jaga komitmen pemenuhan afirmasi keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu RI

Sementara itu mengenai peluang terjadinya politisasi birokrasi, politik uang, dan karut marut Daftar Pemilih Tetap (DPT), Juri mengakui bahwa hal itu merupakan masalah laten yang muncul pada saat Pemilu.

"Tapi kan terus ada perbaikan dan penindakan pelanggaran itu terjadi. Soal DPT sudah ada upaya integrasi data dengan Kemendagri, soal politik uang ada banyak penindakan, termasuk politisasi birokrasi juga ada perbaikan," ujar Juri.

Baca juga: Bawaslu apresiasi pelaksanaan simulasi pemungutan suara penyederhanaan surat suara