Selatpanjang (ANTARA) - Massa gabungan sejumlah organisasi masyarakat menggeruduk Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin, dan melakukan unjuk rasa memprotes kebijakan Bupati yang tidak memperpanjang kontrak pegawai honorer yang habis tahun ini.
Massa tersebut terdiri elemen masyarakat Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Aliansi Peduli Honorer Meranti, dan Forum Pemuda Perjuangan Pemekaran Meranti.
Massa aksi bergerak ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti Jalan Dorak Selatpanjang, setelah sekitar satu jam berorasi di depan kantor bupati.
Unjuk rasa ini pun diwarnai dengan pembakaran ban, baju honorer, dan IDcard sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dibuat Bupati Adil yang meminta OPD tidak memperpanjang masa kontrak terhadap honorer.
Pada sepanduk yang mereka bawa, terlihat foto Bupati Adil dengan sebelah mata ditutup warna hitam. Menariknya, mereka juga membawa 'pocong' ilustrasi mengutuk kebijakan Bupati Adil yang dinilai telah menzolimi masyarakat.
"Surat edaran bukan solusi untuk negeri kita yang dominan pengangguran. Pocong ini menandakan betapa matinya negeri yang kita cintai ini," sebut koordinator aksi, Jefrizal di depan para pejabat Kepulauan Meranti yang keluar dari kantor merespons massa aksi.
Baca juga: Mulai 2022, honorer di Meranti akan dipekerjakan sesuai kebutuhan
Jefrizal mengatakan, aksi yang mereka laksanakanitu sama sekali tidak ada kepentingan. Aksi ini murni atas rasa terpanggil akan nasib tenaga honorer (Non PNS).
"Jika kami dirumahkan, bagaimana nasib keluarga kami, nasib anak-anak kami, anda dipilih bukan dilotere. Hargai suara rakyat yang telah menjadikan anda orang nomor satu di Meranti," teriak salah seorang perempuan peserta aksi.
Massa aksi meminta Bupati Adil keluar dan menemui mereka. Namun, setelah berjam-jam di halaman kantor tersebut, Bupati Adil tak kunjung keluar. Yang menemui massa aksi hanya Pj Sekda Bambang Suprianto, Asisten I Irmansyah, Asisten III Sudandri, Sekretaris BKD Bakharuddin, dan beberapa pejabat lainnya.
Baca juga: Mimpi buruk honorer Meranti, gaji dikurangi dan akhir tahun diberhentikan
Massa aksi hanya meminta pejabat ini mendengar apa yang menjadi suara hati mereka. Massa sama sekali tak memberi kesempatan Sekda Bambang menjawab saat itu. Sebab, menurut Jefrizal, percuma diberikan kesempatan berbicara, pejabat yang menemui mereka tak juga bisa memutuskan untuk membuat kebijakan.
Tak berselang lama, Sekda Bambang dan rombongan pun langsung meninggalkan massa, lalu kembali kekantor.
Bupati Adil ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pada Senin itu dia sedang berada di Pekanbaru dalam acara serah terima jabatan Kapolda Riau.
Baca juga: Banyak tenaga non PNS di Meranti kerjanya tak sesuai keahliannya
