FPAN DPR RI dorong pemerintah gunakan vaksin COVID-19 produk dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah menggunakan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri karena diyakini akan mendatangkan manfaat lebih besar.

"Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin (22/11), kami juga menanyakan soal progres vaksin produksi dalam negeri. Saya dengar, telah ada vaksin produksi dalam negeri yang telah mendapatkan EUA dari BPOM, ini peluang besar untuk memenuhi kebutuhan vaksin secara nasional," kata Saleh saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Studi: Vaksin COVID-19 Pfizer beri perlindungan jangka panjang pada remaja

Komisi IX DPR RI menggelar RDP dengan mengundang Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemeterian Kesehatan RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/11).

Selain itu Komisi IX DPR juga menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Pengurus Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan Pengurus Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI).

Saleh menilai apabila vaksin dalam negeri sudah mendapatkan EUA, berarti telah melewati seluruh tahapan riset yang ketat termasuk sejumlah uji klinis yang dipersyaratkan sehingga patut disesalkan kalau tidak dimanfaatkan.

Baca juga: Gubri : Habiskan semua stok vaksin COVID-19

Menurut dia, ada beberapa alasan mengapa penggunaan vaksin produk lokal mendesak, pertama, Indonesia harus benar-benar berdaulat dalam hal pemenuhan kebutuhan vaksin COVID-19 karena selama ini, Indonesia telah banyak menghabiskan anggaran untuk membeli vaksin dari negara lain.

"Kalau kita memakai produk lokal, maka anggaran yang cukup besar itu tidak 'lari' ke luar negeri. Selain pajak, anggaran tersebut diyakini juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan roda perekonomian Indonesia," ujarnya.

Kedua menurut Saleh, kebutuhan vaksin dalam negeri akan sangat besar karena pemerintah berencana memberikan booster ketiga pada awal tahun 2022.

Baca juga: Hal yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah melakukan vaksin COVID-19

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan, berdasarkan data Kemenkes, kalau semua target sasaran dijangkau, masih dibutuhkan ratusan juta dosis vaksin.

"Kebutuhan vaksin ini akan terus berlanjut. Kemarin dijelaskan bahwa efektivitas vaksin hanya enam bulan. Setelah itu, dibutuhkan suntikan dosis baru lagi, sehingga kalau itu terus berlanjut, tentu akan sangat berat jika kita terus berharap dari negara lain," katanya.

Saleh mengatakan alasan ketiga, masyarakat kelihatannya lebih antusias memakai vaksin produk dalam negeri karena kecintaan pada produk dalam negeri dan juga lebih percaya pada khasiatnya.

Hal itu menurut dia sangat wajar karena selama ini Indonesia dikenal sebagai negara produsen vaksin terbesar di dunia, bahkan telah mengekspor vaksin ke lebih dari 140 negara.

Baca juga: Pengelola travel umrah diminta arahkan calon jamaahnya segera vaksin COVID-19

"Sekarang saatnya kita memproduksi vaksin COVID-19 sendiri. Di awal-awal ini, digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, kalau nanti kita sanggup memproduksi lebih besar, tidak tertutup kemungkinan untuk diekspor," ujarnya.

Dia menjelaskan, alasan keempat, Presiden Jokowi selama ini selalu mendukung pemakaian produk dalam negeri, termasuk vaksin. Menurut dia, hal itu tidak hanya sekedar imbauan, namun pemerintah juga menyediakan anggaran yang tidak sedikit untuk riset dan pengembangan produk lokal.

Baca juga: Tim peneliti AstraZeneca transfer teknologi kejar produksi 3 miliar vaksin

"Presiden sangat berpihak pada penggunaan komoditas dalam negeri. Karena itu, semua jajaran pemerintahan harus mendukung keberpihakan tersebut," tuturnya.

Dia menilai kalau selama ini Indonesia masih memakai vaksin COVID-19 dari luar negeri, itu karena kedaruratan saja namun apabila sudah bisa produksi sendiri, tentu lebih baik memakai produk dalam negeri.

Baca juga: Riau catat kasus COVID-19 nihil