Pekanbaru (ANTARA) - Pihak DPRD Riau sudah beberapa kali memanggil mitra kerja di setiap komisi untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBDtahun anggaran 2022.
Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi di Pekanbaru, Rabu, menyebutkan pihaknya tengah menyisiri pos anggaran yang ada di setiap mitra kerja Komisi III.
Dikatakannya, ada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disepakati mendapatkan penambahan anggaran. Keduanya yakni inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Inspektorat, setelah kita lihat anggarannya kecil. Makanya akan kita tambah. Kalau kita ingin pengawasannya bagus, anggarannya yang sesuailah, karena turun ke daerah itu kan harus ada perjalanan dinasnya," kata Husaimi Hamidi.
Kemudian, lanjut Husaimi, pos anggaran BPKAD juga diwacanakan akan ditambah. Sebab, jika berkaitan dengan pengamanan aset maka memerlukan porsi anggaran yang cukup besar.
"Aset kita banyak yang hilang. Contohnya lahan, makanya perlu ada pemagaran lahan, di Peranap lahan seluas 60 hektare milik Pemprov Riau, tinggal 39 hektare, ini karena tidak dijaga," kata politisi PPP itu.
Kata dia, persoalan aset setiap tahunnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan keseriusan untuk mengelola aset-aset daerah ini.
Sehingga pihaknya mendukung adanya penambahan anggaran sebagai bentuk dorongan kepada BPKAD untuk melakukan penyelamatan seluruh aset-aset dalam kondisi terbengkalai. Kata dia, adapun tujuan dari pengelolaan aset ini diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi kas daerah.
Porsi anggaran inspektorat dan BPKAD bakal ditambah di APBD 2022
Husaimi Hamidi. (ANTARA/HO-dok)
