Sandiaga Uno sebut AMDAL Taman Nasional Komodo akan segera dikirimkan ke UNESCO

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan penyusunan analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan Taman Nasional (TN) Komodo akan dikirimkan secepatnya ke Unesco.

"Sekarang kita sangat push (revisi amdal) dengan ketelitian yang sangat ekstra. Don’t worry, kita utamakan keberlanjutan lingkungan dan konservasi," ujar dia dalam Weekly Press Briefing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) secara daring, Jakarta, Senin.

Baca juga: Turun drastis, kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo tahun lalu hanya 51.618 orang

Revisi amdal akan berkaitan dengan kaidah International Union for Conservation of Nature. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Unesco memberikan batas waktu revisi amdal hingga 1 Februari 2022, sehingga ada beberapa bulan untuk memberikan klarifikasi dan meluruskan berita ke World Heritage Center.

Sandiaga menjelaskan bahwa dirinya telah memperoleh informasi dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno, bahwa revisi amdal akan lebih cepat selesai diberikan kepada Unesco dari waktu yang telah ditentukan. Dengan itu, revisi dapat dikaji oleh sebelum sidang WHC ke-45 pada 2022 mendatang.

Baca juga: Ayu Maulida kenakan kostum Komodo di kontes Miss Universe

"Fokus kita menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dalam konsep Intergrated Tourism Master Plan (ITMP) Labuan Bajo bersama kementrian/lembaga terkait," terang dia.

Dalam pertemuan ini, Sandiaga juga menegaskan bahwa Kemenparekraf dan lintas kementerian lainnya terus berkoordinasi untuk memastikan penataan sarana dan prasarana di zona pemanfaatan TN Komodo tak menimbulkan dapat negatif terhadap Outstanding Universal Value. Hal ini didasari kajian KLHK terkait penyempurnaan environmental impact assessment.

Adapun tujuan pembangunan di TN Komodo adalah untuk menggantikan sarana-prasarana yang sudah tidak layak dengan sarana-prasana yang berstandar internasional.

"Waktu kita berkunjung di TN komodo, kita melihat banyak fasiltas yang perlu diperbaiki karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan," ungkap Sandi.

Baca juga: Asal muasal komodo hingga fenomena penutupan Taman Nasional Komodo

Mengenai evaluasi dari Unesco, pihaknya telah menyampaikan terkait permintaan tentang informasi secara detail tentang pengembangan ITMP agar tak menimbulkan dampak negatif terhadap Taman Nasional Komodo.

ITMP ini dirancang dengan mempertimbangkan potensi pasar yang ada, bukan hanya dari segi jumlah, namun lebih kepada kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Pihaknya juga akan memaksimalkan budaya dan konten lokal yang otentik.

Selain itu, masyarakat juga akan dilibatkan untuk merasakan dampak perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga di Labuan Bajo dan sekitarnya.

Baca juga: Balai Taman Nasional Komodo raup pendapatan Rp32 miliar selama 2018