Ricuh Golkar Siak, rapat pleno pergantian Ketua DPRD dinilai salahi aturan

Siak (ANTARA) - Sejumlah pihak yang menamakan diri Kader penyelamat Partai Golongan Karya Kabupaten Siak menilai rapat pleno membahas pergantian Ketua DPRD setempat oleh pengurus partai beringin di Negeri Istana tersebut menyalahi aturan.

"Untuk menjatuhkan sanksi disiplin pada kader, pengurus, anggota DPRD dan pimpinan, itu dilakukan dalam rapat pleno khusus. Bukan seperti rapat kemarin mereka lakukan," kata Ketua Kader Penyelamat Partai Golkar Siak, Juwana, Kamis.

Dia juga mengatakan bahwa dilaksanakannya pleno pergantian pimpinan DPRD Siak berdasarkan musyawarah daerah (Musda) tahun 2020 dan rapat kerja Partai Golkar Siak juga tidak benar. Pada saat Musda, agenda yang dibahas saat itu hanya menetapkan Indra Gunawan sebagai Ketua DPD II Golkar Siak. Begitu juga pada rakerja yang dibahas tentang menyusun kerja atau evaluasi.

Saat pelaksanaan Musda itu, kata Juwana dilaksanakan berdasarkan perintah DPP Partai Golkar sebagai hasil utusan mahkamah partai. Salah satu poinnya dari mahkamah partai, lanjut Juwana mengembalikan kepengurusan dari Juni Rahman ke Syamsuar.

Selain itu, juga memerintahkan untuk segera melaksanakan Musda. Begitu juga pada rakerja Golkar Siak, kata Juwana tidak ada pembahasan pergantian pimpinan DPRD Siak yang saat ini dipegang Azmi.

Terkait terjadinya kericuhan saat rapat Pleno di Kantor Golkar Siak tersebut, awalnya kedatangan Kader Penyelamat Partai Golkar Siak itu bertujuan untuk mempertanyakan soal rapat tersebut. Dan kata Juwana lagi, pihaknya cuma ingin menyampaikan komitmen- komitmen pak Syamsuar saat akan menjadi Ketua DPD Golkar Riau.

Baca juga: Ricuh di Kantor Golkar Siak, dua kubu baku hantam

"Namun apa ? Kami dihalang-halangi karena kami dibilang bukan kader Golkar. Bahkan ada salah satu pengurus yang mengatakan bahwa rapat tersebut hanya rapat harian, lagi- lagi kami di bohongi oleh mereka. Padahal dalam surat undangan ke Partai Golkar menyebutkan, rapat pleno itu terkait pergantian pimpinan DPRD Siak," ungkapnyakesal.

Menurut Juwana, rapat pleno tersebut adalah upaya menciptakan perpecahan di tubuh Partai Golkar Kabupaten Siak.

Ini tidak hanya berdampak pada Pilkada Siak berikutnya, akan tetapi akan berdampak pada Pilpres nanti.

"Karena tidak bisa merangkul kader-kader Golkar di Siak dengan baik. Malah kader yang sangat berpotensi dibuang, dan yang sangat memprihatinkan, Bang Azmi Ketua DPRD Siak, juga tidak dimasukkan di dalam ke pengurusan Partai Golkar Siak," pungkasnya.

Baca juga: Diperiksa 10 jam di Kejari Siak, pimpinan Golkar ini pilih bungkam