Rapat paripurna APBD 2022, Fraksi Golkar DPRD Siak soroti selisih PAD

id Fraksi Golkar, APBD 2022, Selisih PAD

Rapat paripurna APBD 2022, Fraksi Golkar DPRD Siak soroti selisih PAD

Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan dan Bupati Siak, Alfedri dalam rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022. (ANTARA/HO-DPRD Siak)

Siak (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Siak Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2022. Selain itu agendanya juga ada penyampaian lima Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Siak.

Bertempat di Ruang Rapat Putri Kaca Mayang DPRD Siak, Senin (10/7), Sekretaris DPRD Siak Setya Hendro Wardana mengumumkan bahwa jumlah pimpinan dan anggota yang hadir sebanyak 23 orang dan telah menanda tangani daftar hadir. Mengacu kepada Tata Tertib DPRDSiak Nomor 1 Tahun 2022 Kuorum telah terpenuhi.

Rapat Paripurna kemudian dibuka Ketua DPRD Siak Indra Gunawan yang meminta perwakilan Fraksi DPRD Siak membacakan pandangan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Siak Tahun Anggaran 2022. Pertama dilakukan oleh Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Miduk Gurning.
Pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Miduk Gurning.(ANTARA/HO-DPRD Siak)
.

Fraksi Golkar menyoroti target pendapatan banyak yang tidak tercapai sesuai penganggaran awal. Seperti pada Pendapatan Asli Daerah adanya selisih Rp35 miliar 306 juta.

"Kemudian terinci di beberapa turunan dari PAD, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, namun pada turunan dari PAD tersebut selisih PAD-nya jauh dari yang dijelaskan dalam bahasan PAD mohon dijelaskan dan dirincikan," ucapnya.

Kemudian pada surplus/defisit kegiatan non operasional, defisit kegiatan non operasional Pemkab Siak Tahun 2022 sebesar Rp7 miliar 663 juta lebih. Itu dengan rincian sebagai berikut surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp32 juta rupiah dan defisit penghapusan aset non lancar sebesar Rp7 milyar 696 juta.

"Mohon dijelaskan dan dirincikan surplus penjualan aset non lancar dan defisit penghapusan aset non lancar tersebut," ucapnya lagi.

Dalam kesempatan ini pihaknya ingin sampaikan kepada Bupati Siak dan seluruh perangkat daerah untuk bekerjasama dengan legislatif untuk mendorong atau meningkatkan dalam hal PAD dan lain-lain. Sesuai dalam penutup sambutan pidato saudara bupati bahwa keharmonisan antara eksekutif dan legislatif terus dijaga.

"Silahkan ajak kami untuk aktif turun bersama sama serta berdiskusi bersama agar dapat solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan demi kemajuan, peningkatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Siak yang sama-sama kita cintai ini," ungkapnya.

"Dan tak lupa Kami mengapresiasi kerja seluruh komponen ASN perangkat daerah Kabupaten siak terhadap capaian WTP 12 kalinya untuk Kabupaten Siak, ini sebuah prestasi yang membanggakan," tambahnya.

Kemudian pandangan Fraksi PAN yang dibacakan Ridha Alwis, Fraksi Gerindra oleh Robi Cahyadi, Fraksi PDI-P oleh Oloan Munthe, Fraksi PKS oleh Muslim, Fraksi Demokrat Sekretaris DPRD Siak Setya Hendro Wardhana, Fraksi Kebangkitan Pembangunan oleh H. Musar, dan Fraksi Han-Nas dibacakan oleh Janes Simanjuntak.

Setelah Pembacaan Pandangan Umum Fraksi dilanjutkan dengan penyampaian lima Raperda Pemkab Siak kepada DPRD Siak oleh Bupati Siak, Alfedri. Lima ranperdaitu adalah rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, pajak daerah dan retribusi daerah, penyelenggaraan cadangan pangan, pangarusutamaan gender, dan Perubahan Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. (advetorial)